Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra
Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Herindra menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala BIN. Penunjukan resmi Herindra dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (17/10).
Herindra sendiri menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10).
Baca juga : Bocoran Susunan Menteri Kabinet Prabowo, Lihat Daftar Lengkapnya di Sini
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tercatat harta kekayaan Kepala BIN Muhammad Herindra sekitar Rp23,46 miliar yang dilaporkannya pada 5 April 2024 untuk periodik 2023 dalam posisi jabatan Wakil Menteri Pertahanan.
Baca juga : Profil Trio Wamenkeu Pendamping Sri Mulyani di Kabinet Prabowo: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu
Jika dirinci, harta kekayaan yang dimiliki Herindra berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp16 miliar, tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Bogor.
Selain itu, ia juga memiliki aset alat transportasi berupa 1 unit mobil Toyota Alphard SC 2.5L AT Tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp661.5 juta.
Herindra juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya, senilai Rp344,76 juta, kas dan setara kas Rp6,85 miliar, dan harta lainnya Rp580,47 juta.
Herindra juga tercatat mempunyai utang Rp1 miliar. Alhasil, total kekayaan Herindra sebesar Rp23,46 miliar.(*)
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More