Nasional

Ternyata Indonesia Masih Dihadapkan Syarat “Berat” Jika Ingin Gabung OECD, Apa Itu?

Jakarta – Upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) menghadapi tantangan terkait dengan persyaratan rekognisi dari Israel.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengungkapkan bahwa Israel mensyaratkan pengakuan dari Indonesia sebagai syarat utama dalam proses aksesi keanggotaan OECD. Meskipun Israel tidak secara langsung memblokade keanggotaan Indonesia, persyaratan tersebut menjadi hambatan yang substansial.

“Posisi kita kan jelas dengan dia. Bahkan kita jelaskan ke mereka, kita sendiri sudah sampaikan dari sejarah zaman dulu, zaman Pak Ali Alatas pun sudah kita sampaikan syaratnya,” ujar Edi saat media briefing mengenai update kerjasama ekonomi internasional di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/5).

Baca juga: Indonesia Bakal Jadi Negara Tercepat Masuk OECD, Kok Bisa?

Edi menekankan bahwa bukan hanya pemerintah yang menolak rekognisi terhadap Israel, tetapi juga masyarakat Indonesia memiliki impresi negatif terhadap negara tersebut.

“Ini bukan soal rekognisi yang ditetapkan pemerintah, tapi impresi masyarakat kita itu bagaimana,” ujarnya.

Hal ini mengingat bahwa serangan Israel terhadap Palestina, termasuk yang terbaru di area pengungsian Rafah, memperburuk pandangan masyarakat Indonesia terhadap Israel.

Lebih lanjut, Edi mengkritisi sikap Israel yang enggan mematuhi tiga pilar utama OECD, yakni values, visions, priorities, serta prinsip untuk mempromosikan perdamaian (promote peace).

Baca juga: Bagaimana Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Jika Jadi Anggota OECD? Ini Jawaban Airlangga

“Di 2007, ada initial meeting convention yang menyatakan promote peace dan itu masih sampai sekarang diakui. Kita angkat, itu dulu sepakat loh promote peace. Sekarang bagaimana? Mau diakui nggak?,” imbuhnya.

Adapun, saat ini terdapat 7 negara aksesi OECD, yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru dan Rumania. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

2 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

3 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

3 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

3 hours ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

4 hours ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

6 hours ago