Categories: Nasional

Terlalu Elitis, Aktivis 98 Desak Nadiem Direshuffle

Jakarta – Aktivis pro demokrasi kembali bersuara soal reshuffle kabinet. Kali ini, aktivis Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N) mengkritisi menteri elitis yang tak pro rakyat.

Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional, Rahmat Sanjaya mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus mundur dari jabatannya.

“Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan tekhnologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat,” kata aktivis 98 ini seperti dikutip Kamis, 9 September 2021.

Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai ada kegagalan menteri Nadiem dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi.

Rahmat mengungkap, saat ini banyak siswa yang hanya diberi tugas saja oleh guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.

“Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak bisa zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah,” ucap tokoh relawan Jokowi ini.

Harusnya kata penggiat pendidikan ini, Nadiem harus rajin turun ke sekolah-sekolah. Dia harus kontrol apa sekolah benar-benar menggelar kegiatan mengajar di sekolah.

“Ada persoalan guru yang gagap tekhnologi. Kalau di kota kecil apalagi desa kita maklumi. Tapi aneh kalau guru di kota besar tidak bisa pakai zoom atau justru malas,” ujarnya.

Selain itu, kata Rajmat, Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional mengkritisi keputusan Mendikbudristek yang tidak memberikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.

“itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu wajib segera dicabut,” tandas Rahmat.

KP2N, kata Rahmat, akan segera mengkonsolidasikan penggiat pendidikan, aktivis mahasiswa, dan pelajar Jakarta Tangerang, Bogor, dan Bekasi untuk memantau kritis kinerja Nadiem Makarim.

“Kami prihatin atas kinerja buruk Pak Menteri. Harusnya ada penilaian atau punish ke pendiri Go-Jek itu,” ungkapnya. (*) Darto

Redaksi

Recent Posts

BI Uji Coba Penerapan QRIS Tap Berbasis NFC untuk Pembayaran Lebih Cepat dan Praktis

Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) pionir layanan dan Perum DAMRI… Read More

9 mins ago

Bank Mandiri Salurkan Rp3 Triliun untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jakarta – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kolaborasi strategis dengan… Read More

34 mins ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Bertahan di Zona Hijau ke Level 6.983

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (20/12) kembali ditutup bertahan pada… Read More

46 mins ago

Resmi Gandeng Bank Mandiri! Jakarta LavAni Livin’ Transmedia Siap Gebrak Proliga 2025

Suasana saat peluncuran Bank Mandiri jadi sponsor Jakarta LavAni Livin' Transmedia untuk bertanding pada laga… Read More

51 mins ago

Marak Serangan Ransomware, Allo Bank Perkuat Sistem Pertahanan IT

Jakarta – Serangan siber yang mendera bank-bank di Tanah Air tak pernah usai. Teranyar, salah satu… Read More

2 hours ago

Kasus Uang Palsu UIN Makassar, BI Ingatkan Hal Ini ke Masyarakat

Jakarta – Uang palsu yang diproduksi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan diduga telah… Read More

2 hours ago