Jakarta – Aktivis pro demokrasi kembali bersuara soal reshuffle kabinet. Kali ini, aktivis Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N) mengkritisi menteri elitis yang tak pro rakyat.
Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional, Rahmat Sanjaya mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus mundur dari jabatannya.
“Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan tekhnologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat,” kata aktivis 98 ini seperti dikutip Kamis, 9 September 2021.
Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai ada kegagalan menteri Nadiem dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi.
Rahmat mengungkap, saat ini banyak siswa yang hanya diberi tugas saja oleh guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.
“Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak bisa zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah,” ucap tokoh relawan Jokowi ini.
Harusnya kata penggiat pendidikan ini, Nadiem harus rajin turun ke sekolah-sekolah. Dia harus kontrol apa sekolah benar-benar menggelar kegiatan mengajar di sekolah.
“Ada persoalan guru yang gagap tekhnologi. Kalau di kota kecil apalagi desa kita maklumi. Tapi aneh kalau guru di kota besar tidak bisa pakai zoom atau justru malas,” ujarnya.
Selain itu, kata Rajmat, Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional mengkritisi keputusan Mendikbudristek yang tidak memberikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.
“itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu wajib segera dicabut,” tandas Rahmat.
KP2N, kata Rahmat, akan segera mengkonsolidasikan penggiat pendidikan, aktivis mahasiswa, dan pelajar Jakarta Tangerang, Bogor, dan Bekasi untuk memantau kritis kinerja Nadiem Makarim.
“Kami prihatin atas kinerja buruk Pak Menteri. Harusnya ada penilaian atau punish ke pendiri Go-Jek itu,” ungkapnya. (*) Darto
Poin Penting THR menjadi momentum menata keuangan, mulai dari kewajiban, utang, tabungan, hingga perlindungan finansial.… Read More
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More