Jakarta – Aktivis pro demokrasi kembali bersuara soal reshuffle kabinet. Kali ini, aktivis Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N) mengkritisi menteri elitis yang tak pro rakyat.
Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional, Rahmat Sanjaya mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus mundur dari jabatannya.
“Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan tekhnologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat,” kata aktivis 98 ini seperti dikutip Kamis, 9 September 2021.
Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai ada kegagalan menteri Nadiem dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi.
Rahmat mengungkap, saat ini banyak siswa yang hanya diberi tugas saja oleh guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.
“Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak bisa zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah,” ucap tokoh relawan Jokowi ini.
Harusnya kata penggiat pendidikan ini, Nadiem harus rajin turun ke sekolah-sekolah. Dia harus kontrol apa sekolah benar-benar menggelar kegiatan mengajar di sekolah.
“Ada persoalan guru yang gagap tekhnologi. Kalau di kota kecil apalagi desa kita maklumi. Tapi aneh kalau guru di kota besar tidak bisa pakai zoom atau justru malas,” ujarnya.
Selain itu, kata Rajmat, Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional mengkritisi keputusan Mendikbudristek yang tidak memberikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.
“itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu wajib segera dicabut,” tandas Rahmat.
KP2N, kata Rahmat, akan segera mengkonsolidasikan penggiat pendidikan, aktivis mahasiswa, dan pelajar Jakarta Tangerang, Bogor, dan Bekasi untuk memantau kritis kinerja Nadiem Makarim.
“Kami prihatin atas kinerja buruk Pak Menteri. Harusnya ada penilaian atau punish ke pendiri Go-Jek itu,” ungkapnya. (*) Darto
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More