Categories: Nasional

Terlalu Elitis, Aktivis 98 Desak Nadiem Direshuffle

Jakarta – Aktivis pro demokrasi kembali bersuara soal reshuffle kabinet. Kali ini, aktivis Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N) mengkritisi menteri elitis yang tak pro rakyat.

Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional, Rahmat Sanjaya mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus mundur dari jabatannya.

“Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan tekhnologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat,” kata aktivis 98 ini seperti dikutip Kamis, 9 September 2021.

Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai ada kegagalan menteri Nadiem dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi.

Rahmat mengungkap, saat ini banyak siswa yang hanya diberi tugas saja oleh guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.

“Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak bisa zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah,” ucap tokoh relawan Jokowi ini.

Harusnya kata penggiat pendidikan ini, Nadiem harus rajin turun ke sekolah-sekolah. Dia harus kontrol apa sekolah benar-benar menggelar kegiatan mengajar di sekolah.

“Ada persoalan guru yang gagap tekhnologi. Kalau di kota kecil apalagi desa kita maklumi. Tapi aneh kalau guru di kota besar tidak bisa pakai zoom atau justru malas,” ujarnya.

Selain itu, kata Rajmat, Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional mengkritisi keputusan Mendikbudristek yang tidak memberikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.

“itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu wajib segera dicabut,” tandas Rahmat.

KP2N, kata Rahmat, akan segera mengkonsolidasikan penggiat pendidikan, aktivis mahasiswa, dan pelajar Jakarta Tangerang, Bogor, dan Bekasi untuk memantau kritis kinerja Nadiem Makarim.

“Kami prihatin atas kinerja buruk Pak Menteri. Harusnya ada penilaian atau punish ke pendiri Go-Jek itu,” ungkapnya. (*) Darto

Redaksi

Recent Posts

Begini Tanggapan OJK Soal Jokowi Terbitkan Aturan Asuransi untuk Mantan Menteri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024… Read More

45 mins ago

Bank NTT Resmi Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Berbasis GPN

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan telah mendapatkan persetujuan… Read More

58 mins ago

Marak Merchant Tolak Transaksi Uang Tunai, Begini Kata BI

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa merchant atau pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.… Read More

1 hour ago

Pacu Pertumbuhan, BCA Digital Hadirkan Layanan Valas dan Inovasi Teknologi Lewat bluValas

Jakarta - BCA Digital memperkuat posisinya di industri perbankan digital Indonesia dengan merespons kebutuhan finansial masyarakat… Read More

1 hour ago

Bergerak Variatif, IHSG Sesi I Ditutup Flat di Level 7.735

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini (18/10) ditutup… Read More

4 hours ago

BI Ungkap Muncul Fenomena Masyarakat Terpaksa Kerja dengan Upah kecil

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja di berbagai daerah yang berkerja… Read More

4 hours ago