Keuangan

Terjebak Pinjol llegal, Debt Collector Teror Bayar Tagihan Pakai APK Berbahaya

Jakarta – Postingan warganet yang mengaku mendapat teror debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) ilegal ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini yang dialami oleh Silvana, warga Tangerang Selatan, Banten.

“Halo, mohon bantuannya. Saya sebelumnya memang bodoh mengakses aplikasi pinjol yang tidak terdaftar OJK. Setelah dana masuk rekening, aplikasi tidak bisa diakses dan di Playstore, hilang,” tulis Silvana, melansir laman mediakonsumen, Kamis (29/9).

Baca juga: UU PPSK jadi ‘Senjata’ Ampuh Pidanakan Pinjol Ilegal di RI

Ia menceritakan, untuk jatuh tempo tujuh hari yang ditetapkan pinjol ilegal tersebut sudah lewat. Akibatnya, debt collector pinjol ilegal terus mengancam harus membayar dengan mengirimkan link Android Package Kit (APK) yang berbahaya jika diakses.

“Ada debt collector yang mengancam harus membayar, tapi dengan link apk yang berbahaya jika kita akses. Bunganya semakin besar. Saya meminta virtual account pembayarannya malah diblokir oleh debt collector tersebut,” ujarnya.

Dirinya pun meminta saran kepada warga net lainnya atas permasalahan yang dialaminya. Sebab, dikhawatirkan pinjol ilegal akan menyebarkan data pribadinya.

“Apakah jika saya mengabaikannya, ke depannya mereka akan sebar data ke kontak kita? Kalau kita abaikan, bagaimana dengan hitungan bunga mereka yang semakin besar,” tanyanya.

“Bagaimana ya solusinya, saya sangat khawatir sekali. Mohon bantuannya. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti itu ya,” tandasnya.

Adapun dalam kolom komentar, sebagian besar meminta yang bersangkutan untuk tidap perlu membayar tagihan pinjol ilegal karena peraturan pemerintah sudah melarangnya.

“Diemin aja mbk, Gak usah bayar.
Nanti kalo memang ada fitnah ke kontak jelasin aja kalo kena sebar link yg mengambil data mbk. Itu ilegall, Gk ush kwatir,” tulis akun Odys.

“Jelas2 illegal, apalagi aplikasinya sudah hilang, tidak perlu dibayar. Pemerintah juga sudah bilang tidak perlu bayar pinkol illegal. Ganti nomor HP saja terus bilang ke semua kontak abaikan jika ada penagihan, itu penipu,” tambah akun Yohaness.

Baca juga: Biaya Layanan Tinggi, Pinjol AdaKami Malah Salahkan Asuransi

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membayar cicilan pokok plus bunga terhadap pinjol ilegal.

SWI juga meminta masyarakat segera lapor ke polisi jika mendapat teror atau intimidasi saat terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, secara hukum perdata, pinjol ilegal merupakan tidak sah lantaran tak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif seperti diatur dalam hukum perdata. Pemerintah dan aparat penegak hukum kata dia, bakal melakukan tindakan tegas pada pinjol ilegal. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Bank Mandiri Siapkan Rp44 Triliun Uang Tunai untuk Kebutuhan Ramadan-Lebaran 2026

Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More

52 mins ago

AdaKami Berkontribusi hingga Rp10,96 Triliun ke PDB Nasional

Poin Penting Riset LPEM FEB UI: kontribusi AdaKami ke PDB 2024 Rp6,95–Rp10,96 triliun, berdampak ke… Read More

2 hours ago

Maybank Indonesia Bukukan Laba Bersih Rp1,66 Triliun pada 2025, Naik 48,5 Persen

Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk membukukan laba bersih Rp1,66 triliun pada 2025, naik… Read More

2 hours ago

Viral Penusukan Nasabah oleh Debt Collector, OJK Panggil MTF

Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen PT Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk klarifikasi… Read More

3 hours ago

Akselerasi Alih Teknologi di KEK Batang, Ratusan Pekerja Lokal Dikirim Belajar ke China

Poin Penting Tenant PT Ace Medical Products Indonesia di KEK Industropolis Batang mengirim 156 pekerja… Read More

4 hours ago

Komisi III DPR Dorong Class Action usai Kekerasan Debt Collector Berulang

Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More

5 hours ago