Manajemen Telkom; Hentikan rencana share swap. (Foto: Erman)
Penghentian perjanjian pertukaran saham bersyarat dilakukan Telkom atas dasar permintaan Dewan Komisaris. Dwitya Putra
Jakarta–PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) secara resmi telah mengumumkan penghentian perjanjian pertukaran saham bersyarat (share swap) dengan PT Tower Bersama Infrstructure Tbk (TBIG).
Hal ini diumumkan pihak manajemen dalam surat penjelasan kepada pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait transaksi tersebut, hari ini, Senin, 14 September 2015.
Dalam laporan keuangan semester pertama 2015, disebutkan bahwa penghentian dilakukan perseroan atas dasar permintaan Dewan Komisaris dan hingga saat ini, proses penghentian perjanjian tukar saham bersyarat tersebut masih berjalan.
Sebelumnya diketahui, rencana tukar guling saham tersebut terbagi menjadi dua tahap. Rencananya, pada tahap pertama saham mitratel milik Telkom yang sebanyak 49% akan ditukar dengan 290 juta lembar saham baru Tower Bersama Infrastructure.
Kemudian, tahap dua Telkom akan menukarkan 51% sisa kepemilikan Telkom di Mitratel dengan jangka waktu dua tahun dengan tambahan 472, 5 juta saham baru TBIG.
Selain kepemilikan saham di TBIG, Telkom akan menerima tambahan pembayaran sampai maksimum sebesar Rp1,739 triliun apabila Mitratel dapat mencapai target tertentu yang telah disetujui. (*)
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More