News Update

Telah Hadir, Standar Penilaian Indonesia Racikan LPS dan MAPPI

Jakarta — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyusun Standar Penilaian Indonesia (SPI 207), yang pada hari ini, Rabu (2/6/2021) telah resmi ditetapkan dan diserahkan kepada LPS. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas resolusi bank. 

SPI adalah pedoman bagi penilai independen, dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang ditunjuk LPS untuk melakukan persiapan penanganan dan penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas. 

Penilaian dilakukan pada pelaksanaan penilaian aset dan atau kewajiban bank, dalam rangka menentukan cara penanganan atau penyelesaian bank sampai dengan penilaian pada saat proses pengakhiran resolusi.

“Semoga kerja sama ini mampu menjawab tantangan dan juga mampu memberikan kemudahan serta menjadi pedoman dalam melaksanakan penilaian aset dan kewajiban bank yang mengalami masalah solvabilitas, sehingga seluruh prosedur penilaian dapat berjalan lancar dan sesuai target,” ujar Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih dalam sambutannya. 

SPI yang disusun memuat prosedur dan prinsip dasar dalam penilaian untuk kepentingan resolusi bank dengan memperhatikan waktu yang terbatas, data/informasi dan/atau aset yang banyak dan bervariasi, serta sebaran aset bank yang secara geografis cukup luas. Disamping itu, SPI ini juga dilengkapi dengan Pedoman Penilaian Indonesia (PPI) untuk mengatur hal yang berhubungan dengan teknis penilaian.

Dalam implementasinya, menurut Lana, memang terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terutama pada proses pelaksanaan penilaian aset dan kewajiban bank. Hal itu karena status bank yang dinilai masuk dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) atau Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). 

“Sehingga pelaksanaan penilaian pada saat uji tuntas harus dilakukan dalam waktu yang terbatas, melingkupi cakupan data, informasi, dan aset yang banyak serta beragam, dan sebaran aset bank yang secara geografis cukup luas. Disinilah pentingnya SPI sebagai pedoman kami dalam proses pelaksanaan resolusi bank demi menjaga stabilitas sistem perbankan,” tambahnya.

Nantinya, penilaian aset bank antara lain berupa aset kredit dan aset jaminan wajib mengacu pada SPI 207 ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN MAPPI Muhammad Amin juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang sedari awal telah terlibat dalam penyusunan hingga penetapan SPI 207 ini. “Dengan adanya SPI 207 ini merupakan pedoman bagi seluruh penilai se-Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Dan ini merupakan kerja luar biasa, kami sangat apresiasi kepada tim LPS dan juga MAPPI,” ujarnya. (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

Evelyn Halim, Dirut SG Finance, Raih Penghargaan Top CEO 2024

Jakarta – Evelyn Halim, Direktur Utama Sarana Global Finance Indonesia (SG Finance), dinobatkan sebagai salah… Read More

9 hours ago

Bos Sompo Insurance Ungkap Tantangan Industri Asuransi Sepanjang 2024

Jakarta - Industri asuransi menghadapi tekanan berat sepanjang tahun 2024, termasuk penurunan penjualan kendaraan dan… Read More

9 hours ago

BSI: Keuangan Syariah Nasional Berpotensi Tembus Rp3.430 Triliun di 2025

Jakarta - Industri perbankan syariah diproyeksikan akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Hal ini… Read More

10 hours ago

Begini Respons Sompo Insurance soal Program Asuransi Wajib TPL

Jakarta - Presiden Direktur Sompo Insurance, Eric Nemitz, menyoroti pentingnya penerapan asuransi wajib pihak ketiga… Read More

11 hours ago

BCA Salurkan Kredit Sindikasi ke Jasa Marga, Dukung Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban

Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More

11 hours ago

Genap Berusia 27 Tahun, Ini Sederet Pencapaian KSEI di Pasar Modal 2024

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat sejumlah pencapaian strategis sepanjang 2024 melalui berbagai… Read More

12 hours ago