Tekan Kemiskinan, Jokowi Minta Mendag Kelola Pangan

Jakarta–Pangan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperbaiki perekonomian, dus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab, pangan diyakini juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Atas dasar itu pula Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokkowi) menyebutkan, untuk menjaga kecukupan pangan, maka perlu ada kebijakan menyeimbangkan antara produsen, pedagang dan konsumen. Jokowi mengingatkan, bahwa tingginya harga pangan merupakan rambu bagi pemeirntah agar bersikap lebih hati-hati. “Sebabm 81% penduduk Indonesia adalah net konsumen beras, dan makanan menyumbang 73% terhadap garis kemiskinan” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, harga pangan di Indonesia saat ini masih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Filipina, Tiongkok, Kamboja, India, Thailand, maupun Vietnam. Kenaikan harga harga pangan, lanjutnya, dalam rentan waktu 2011-2014-2015 sudah mencapai hampir 70%.

“Perlu dilakukan langkah komprehensif, diantaranya, memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai-rantai perdagangan. Kemudian, sistem data  dan informasi pertanian harus betul-betul komprehensif dan vaild” imbuhnya.

Jokowi sendiri juga telah menugaskan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman untuk mengabil langkah-langkah membuat strategi besar tentang pengelolaan pangan. “Pak Presiden menghimbau untuk menjaga kesimbangan antara produsen, konsumen dan pedagang” ujar Thomas.

Namun demikian, Indonesia  memang memiliki ketergantungan yang besar kepada sumber impor. Modernisasi kebijakan soal zona diharapkan bisa melonggarkan, membuka alternatif lain yang merupakan diversifikasi sumber impor dari mengurangi ketergantungan, serta bisa menciptakan  persaingan antar importir. Menurut Thomas, salah satu aspek besar besar dari  rantai pasok yang panjang itu ada di logistik. (*) Ria martati