Ilustrasi: Kegiatan ekspor impor barang/Istimewa
Jakarta–Defisit neraca berjalan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia. Untuk itulah, pemerintah kini makin mendorong kegiatan terkait ekspro. Selain mendorong kegiatan ekspor, Indonesia juga perlu mengurangi impor untuk menekan defisit,
Untuk mengurangi impor, Indonesia perlu menumbuhkembangkan sektor manufaktur, khususnya yang terkait dengan bahan baku industri. Menurut Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, setidaknya, Indonesia perlu menumbuhkan dua jenis industri manufaktur, yakni industri baja dan industri kimia.
“Seharusnya yang kita bikin dari sejak bukan lima tahun, bukan sepuluh tahun, sejak tiga puluh tahun yang lalu adalah dua jenis industri, namanya industri baja dan industri kimia,” jelasnya seperti dikutip pada laman kemenkeu.go.id.
Hal ini dikarenakan, baja dan produk kimia dinilai merupakan komponen bahan baku utama sebagian besar industri lainnya. Jadi, keduanya berperan penting dalam sektor industri di tanah air. “Lihat sekeliling kita ini, tidak ada yang tidak mengandung dua komponen itu, kalau nggak baja, kalau nggak kimia,” jelasnya.
Suahasil menambahkan, semakin cepat Indonesia memiliki kedua jenis industri tersebut, akan semakin baik. Jika dapat diproduksi di dalam negeri, akan ada pengurangan impor yang cukup signifikan, sehingga nantinya dapat mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan.
Dahulu, Indonesia mungkin agak ketetran dalam membangun industri bahan baku barang modal. Menurut SUahasil, itu menjadi harga yang harus dibayar sekarang, untuk bahan baku, barang modal harus diimpor sebab tidak ada didalam negeri. ” Bisa nggak kita ubah ini? Bisa, cuma jangan kita minta tahun depan, karena industri baja adalah industri jangka panjang,” pungkasnya.(*) Apriyani Kurniasih
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More