Jelang Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Diprediksi Naik 15,3%
Pelambatan ekonomi global telah mendorong rasio kesenjangan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Agar dapat menekan rasio kesenjangan ekonomi masyarakat (gini ratio) menjadi 0,39 di akhir 2016, Kementerian Keuangan berencana akan mengeluarkan program Bantuan Tunai Bersyarat di 2016, yang menyasar pada enam juta rumah tangga.
“Ini untuk memperkuat fundamental ekonomi, yang juga harus diperkuat adalah pemerataan dengan menggunakan anggaran pusat dan daerah,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Seperti diketahui, pada APBN 2016 pemerintah menargetkan pencapaian rasio gini sebesar 0,39, sementara di APBN-P 2015 tercatat sebesar 0,4 atau lebih rendah dari posisi saat ini sebesar 0,42. Untuk RPJMN, pemerintah menargetkan sebesar 0,36 di akhir periode.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, bahwa perlambatan ekonomi global telah mendorong rasio gini mengalami peningkatan di sebagian besar negara termasuk Indonesia. “Apa gini yang besar itu hanya di Indonesia. Tapi hampir semua negara rasio gini nya naik,” tukasnya.
Sedangkan dalam upaya untuk menekan rasio gini, Bambang mengatakan,, pada tahun depan pemerintah akan mengeluarkan program bantuan conditional cash transfer atau biasa yang disebut dengan Bantuan Tunai Bersyarat. “Di beberapa negara, pola seperti ini terbukti berhasil,” ujar Bambang.
Menurutnya, sumber pendanaan dari program Bantuan Tunai Bersyarat ini akan berasal dari APBN dan APBD 2016. Dia mengungkapkan, bahwa program tersebut akan menyasar enam juta rumah tangga yang sangat miskin.
“Ini bisa dilakukan melalui tangan pemerintah pusat dan daerah. Di Brazil, metode semacam ini berhasil menekan gini ratio dari 0,4 menjadi 0,35,” tutup Menkeu. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More