Categories: Nasional

Tekan Gini Ratio, Tahun Depan Pemerintah Berikan Bantuan Tunai Bersyarat

Pelambatan ekonomi global telah mendorong rasio kesenjangan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Rezkiana Nisaputra

Jakarta–Agar dapat menekan rasio kesenjangan ekonomi masyarakat (gini ratio) menjadi 0,39 di akhir 2016, Kementerian Keuangan berencana akan mengeluarkan program Bantuan Tunai Bersyarat di 2016, yang menyasar pada enam juta rumah tangga.

“Ini untuk memperkuat fundamental ekonomi, yang juga harus diperkuat adalah pemerataan dengan menggunakan anggaran pusat dan daerah,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Senin, 7 September 2015.

Seperti diketahui, pada APBN 2016 pemerintah menargetkan pencapaian rasio gini sebesar 0,39, sementara di APBN-P 2015 tercatat sebesar 0,4 atau lebih rendah dari posisi saat ini sebesar 0,42. Untuk RPJMN, pemerintah menargetkan sebesar 0,36 di akhir periode.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, bahwa perlambatan ekonomi global telah mendorong rasio gini mengalami peningkatan di sebagian besar negara termasuk Indonesia. “Apa gini yang besar itu hanya di Indonesia. Tapi hampir semua negara rasio gini nya naik,” tukasnya.

Sedangkan dalam upaya untuk menekan rasio gini, Bambang mengatakan,, pada tahun depan pemerintah akan mengeluarkan program bantuan conditional cash transfer atau biasa yang disebut dengan Bantuan Tunai Bersyarat. “Di beberapa negara, pola seperti ini terbukti berhasil,” ujar Bambang.

Menurutnya, sumber pendanaan dari program Bantuan Tunai Bersyarat ini akan berasal dari APBN dan APBD 2016. Dia mengungkapkan, bahwa program tersebut akan menyasar enam juta rumah tangga yang sangat miskin.

“Ini bisa dilakukan melalui tangan pemerintah pusat dan daerah. Di Brazil, metode semacam ini berhasil menekan gini ratio dari 0,4 menjadi 0,35,” tutup Menkeu. (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

3 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

6 hours ago