Moneter dan Fiskal

Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Diminta Lebih Hati-Hati Kelola Ruang Fiskal

 

Jakarta – Tekanan inflasi dan bayang-bayang resesi dinilai akan berdampak pada lapisan masyarakat menengah kebawah yang akan menimbulkan kemiskinan semakin meningkat. Sedangkan, pemerintah menargetkan di dalam postur RAPBN 2023 akan menekan angka kemiskinan diangka 7,5% – 8,5%. Pemerintah pun diminta untuk lebih prudent dalam membelanjakan anggaran fiskalnya.

Enrico Tanuwidjaja UOB Economist mengatakan, ruang fiskal pemerintah jika bisa dikelola dengan baik meskipun terbatas, masih akan bisa mencapai target dari penekanan angka kemsikinan tersebut.

“Ruang gerak pemerintah harus di fokuskan untuk memberikan bantalan kaum menengah bawah, mereka harus take out lebih banyak responsibility, karena penekanan kemiskinan akan lebih challenging. Lewat sektor fiskal menurut saya targetnya masih achievable tapi managemenya masih susah,” ujar Enrico dalam konferensi pers UOB Economic Outlook 2023, Kamis, 29 September 2022.

Meskipun, pendapatan negara selama dua tahun mengalami tren surplus, namun pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membelanjakan anggaran fiskalnya agar dapat memberikan bantalan kepada masyarakat menengah kebawah yang terdampak inflasi agar dapat menekan angka kemiskinan.

“Kalau pemerintah bisa hati-hati (prudent) belanjanya bagus, itu bisa kita berikan masyarakat yang memang terdampak inflasi. Kuncinya menurut saya harus dijaga,” katanya. (*) Irawati

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama, Ini Aturan Baru di Jabar

Poin Penting: Kebijakan perpanjang STNK di Jawa Barat kini tidak lagi menyertakan KTP pemilik pertama… Read More

4 mins ago

Utang Warga RI di Paylater Perbankan Tembus Rp27,8 Triliun per Februari 2026

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di buy now pay later (BNPL) atau… Read More

15 mins ago

Bergerak Fluktuatif, IHSG Sesi I Kembali Ditutup Melemah 0,29 Persen

Poin Penting IHSG sesi I turun 0,29 persen ke level 6.989,42 setelah bergerak fluktuatif. Mayoritas… Read More

2 hours ago

MK Putuskan Hanya BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara, Ini Respons KPK

Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More

2 hours ago

OJK Blokir 33.252 Rekening Judi Online, Perbankan Diminta Perketat EDD

Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More

2 hours ago

OJK: 53 Penawaran Umum dalam Pipeline, 15 di Antaranya Siap IPO

Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More

2 hours ago