Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan sikap untuk bersama-sama menolak keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, sejatinya tidak mempermasalahkan keinginan pemerintah untuk menyediakan rumah layak terhadap masyarakat Indonesia. Namun, ia juga menyinggung beberapa polemik yang menyelimuti PP ini. Misalnya, ada beberapa hal dari Tapera yang nantinya tumpang tindih dengan tagihan-tagihan lainnya.
“Kita sudah ada program jaminan sosial yang juga menambal untuk perumahan rakyat. Kita melihat BPJS Ketenagakerjaan, itu ada program JHT, jaminan hari tua, yang 30 persen dana itu sudah bisa dimanfaatkan untuk manfaat layanan tambahan. Dan itu bisa dipakai untuk perumahan,” terang Shinta, Jumat, 31 Mei 2024.
Baca juga: Wajib Tahu! Ini Kriteria Pekerja yang Tak Diwajibkan Bayar Iuran Tapera
Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini, Shinta menganggap tidak perlu lagi PP Tapera diterbitkan dan memaksa masyarakatnya untuk ikut dalam program ini. Menurutnya, alangkah lebih baik pemerintah memaksimalkan program jaminan sosial yang saat ini sudah ada alih-alih menerbitkan PP Tapera yang dinilai memberatkan.
Lebih lanjut, Shinta lebih setuju kalau Tapera dilaksanakan secara sukarela, terhadap yang berminat. Atau, bisa juga diperuntukkan untuk pegawai pemerintahan.
“Pertama, yang namanya tabungan, ya sukarela saja. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengikuti. Yang kedua, saya rasa kalau ASN, TNI, Polri mau menjalankan, karena ini ranahnya pemerintah, silahkan juga. Ini mungkin bermanfaat untuk mereka,” paparnya.
Selaras dengan pihak pengusaha, KSBSI yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Konfederasi, juga dengan tegas menolak PP Tapera. Meskipun berada di pihak buruh, Elly juga mengkhawatirkan tanggungan yang perlu dibayarkan pengusaha, yang jumlahnya tidak kecil.
“Mungkin, pemerintah melihat 0,5 persen itu adalah angka yang sedikit. Tapi, kalau dikalikan sekian 100 juta orang yang akan membayar, 1 bulan saja sudah berapa?” kata Elly.
Dan tentunya, pihak pekerja atau buruh juga akan merasa terbebani dengan tagihan 2,5 persen, yang bisa membebani mereka. Belum lagi, pekerja tidak bisa mengambil tabungan tersebut sebelum mereka pensiun atau sudah meninggal.
Baca juga: Moeldoko Bantah Dana Tapera untuk Biayai Makan Gratis dan IKN
Elly juga menyorot, masih banyak buruh yang belum memperoleh gaji layak. Dengan kondisi mereka yang masih tidak layak ini, Elly mempertanyakan keputusan pemerintah untuk membuat buruh menyumbang untuk orang miskin.
“Bagaimana mungkin pekerja yang bekerja mayoritas di padat karya, dengan upah yang masih Rp2 juta, menyumbang mereka yang miskin, sementara kami kan masih miskin?” tegas Elly.
Saat ini, Elly dan KSBSI dari 24 provinsi akan ikut menolak PP Tapera. KSBSI juga akan bekerja sama dengan APINDO untuk mengawal polemik pembayaran ini. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More