Menkeu: Kinerja Penerimaan Pajak Positif, Kegiatan Ekonomi Meningkat
Surabaya–Program pemerintah terkait tax amnesty atau pengampunan pajak dianggap sukses pada periode pertama tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kepedulian pajak sangat tinggi.
Sebagai informasi, total pencapaian deklarasi hingga periode pertama tax amnesty sebesar Rp3.621 triliun, yang terdiri atas Rp2.533 triliun deklarasi harta dalam negeri, dan Rp951 triliun deklarasi harta di luar negeri. Sedangkan total dana repatriasi Rp137 triliun, dan total uang tebusan sebesar Rp97,2 triliun.
Namun, menurut Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf, kesuksesan Program Tax Amnesty ini harus dibarengi dengan penurunan gini ratio atau indeks ketimpangan distribusi pengeluaran. Dia menilai, kesuksesan tax amnesty akan berdampak pada tingkat kesenjangan masyarakat yang tinggi.
“Tax Amnesty ini sukses luar biasa. Tetapi dengan adanya Tax Amnesty pasti kalau diukur dengan gini ratio kesenjangan kita pasti akan meningkat,” ujar Saifullah atau yang sering disapa Gus Ipul, di Surabaya, Selasa, 25 Oktober 2016.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus bisa mencari solusi agar Program Tax Amnesty ini tidak berdampak negatif pada peningkatan gini ratio. Dia mengungkapkan, bahwa tingkat gini ratio yang tinggi selalu menjadi persoalan serius bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia.
“Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) yang cukup serius yang berusaha menjalankan amanat UU di bidang pedesaan. Kita perlu mempersempit kesenjangan yang sangat serius ini. Negara-negara yang terguncang itu ditadai dengan gini ratio yang tinggi,” ucapnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More