Tarif Trump Ganggu Likuiditas Valas Perbankan? DBS Indonesia Buka Suara

Jakarta – Pengenaan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh Rp17.000 per dolar AS. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap likuiditas valuta asing (valas) di sektor perbankan nasional.

Menanggapi hal tersebut, Senior Investment Strategist Bank DBS, Joanne GOH menyatakan, pihaknya belum melihat adanya krisis likuiditas valas yang melanda perbankan di Tanah Air.

“Kami belum melihat adanya dampak krisis likuiditas valas di perbankan,” katanya, dalam media briefing “Bertahan di Tengah Badai Tarif”: Prospek Ekonomi Q2 bersama DBS Chief Investment Officer, Rabu, 9 April 2025.

Baca juga : Presiden Prabowo Akui Tarif Trump Picu Ketidakpastian Ekonomi Global

Joanne menambahkan, hingga saat ini, likuiditas valas di sejumlah bank masih tergolong solid. Oleh karena itu, kebijakan tarif Trump dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perbankan.

Pertumbuhan Simpanan Valas Masih Positif

Mengacu pada data Bank Indonesia (BI), simpanan valas di perbankan dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) masih menunjukkan pertumbuhan positif. Per Februari 2025, DPK valas tercatat sebesar Rp1.317,5 triliun.

Adapun pada periode yang sama, pertumbuhan DPK valas mencapai 4,2 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 3,9 persen yoy.

Joanne juga mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan, meskipun tekanan nilai tukar saat ini belum tergolong parah.

“Meski begitu, kita harus tetap berhati-hati namun tidak seberat dengan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini,” jelasnya.

Baca juga : Alamak! Pasar Saham AS Bakal Amblas 20 Persen Gegara Tarif Trump

Menurutnya, pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di sejumlah negara lain yang turut terdampak oleh kebijakan dagang AS.

“Jadi, sementara itu kita lihat bagaimana PBB juga tengah menindak lanjuti dan bernegosiasi dengan AS terkait tarif resiprokal ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra