Moneter dan Fiskal

Tarif Trump 19 Persen Ancam Daya Beli, INDEF Ingatkan Dampaknya ke RI

Jakarta – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi akan terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat pengenaan tarif impor 19 persen terhadap produk asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman mengatakan, daya beli rumah tangga Indonesia diproyeksikan turun tajam sebesar 0,091 persen, sebagai imbas dari kebijakan tarif tersebut.

“Daya beli rumah tangga Indonesia turun tajam sebesar 0,091 persen, terdalam dibanding negara lain,” ujar Rizal dalam Diskusi Publik Tarif Amerika Turun, Indonesia Bakal Untung?, Senin, 21 Juli 2025.

Baca juga: Ekonom Soroti Lemahnya Konsumsi, Desak Percepat Belanja Negara

Rizal menjelaskan penurunan daya beli tersebut mencerminkan melemahnya pendapatan dan meningkatkan harga konsumsi yang pada akhirnya menekan konsumsi riil masyarakat.

Sementara itu, beberapa negara lain justru diuntungkan oleh efek pengalihan perdagangan dari Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif saat ini secara tidak langsung merugikan kesejahteraan rumah tangga di Indonesia, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah.

“Kebijakan ini secara tidak langsung merugikan terhadap utility rumah tangga atau kesejahteraan rumah tangga, dan perlu direspons dengan kebijakan kompensasi yang tepat sasaran,” imbuhnya.

Penurunan Belanja Pemerintah dan Tekanan Fiskal

Sementara itu, dari sisi fiskal, INDEF juga mencatat potensi penurunan pengeluaran pemerintah sebesar 0,122 persen. Rizal menyebut bahwa kontraksi ini jauh lebih dalam dibandingkan negara atau kawasan lain yang justru mengalami kenaikan belanja pemerintah.

Rizal menambahkan bahwa tekanan ekonomi akibat tarif tersebut turut melemahkan kapasitas fiskal pemerintah, baik karena berkurangnya penerimaan negara maupun kontraksi ekonomi yang lebih luas.

“Sebaliknya, negara-negara pesaing seperti kawasan Asia Selatan dan Amerika Utara justru mencatatkan peningkatan belanja pemerintah, mencerminkan efek redistribusi keuntungan ekonomi,” tandasnya.

Baca juga: Rupiah Diproyeksi Melemah Terbatas Akibat Kekhawatiran Defisit Fiskal AS

Rizal mengingatkan bahwa dampak negatif terhadap belanja pemerintah Indonesia berpotensi mempersempit ruang fiskal dalam melakukan stimulus atau memberikan kompensasi.

Untuk itu, ia menilai penting adanya penguatan APBN yang lebih resilien dan reformasi kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas serta ketahanan ekonomi domestik. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

AAUI Ungkap Penyebab Premi Asuransi Umum Hanya Tumbuh 4,8 Persen di 2025

Poin Penting Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mencatat premi asuransi umum 2025 hanya naik 4,8% menjadi… Read More

8 hours ago

Total Klaim Asuransi Umum Naik 4,1 Persen Jadi Rp48,96 Miliar di 2025

Poin Penting Klaim dibayar asuransi umum 2025 naik 4,1 persen menjadi Rp48,96 miliar; lonjakan tertinggi… Read More

9 hours ago

Indonesia Diminta jadi Wakil Komandan Misi Gaza, Ini Pernyataan Prabowo

Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perdamaian berkelanjutan di Palestina dengan solusi… Read More

10 hours ago

IHSG Ditutup di Zona Merah, Top Losers: Saham DGWG, SGRO, dan HMSP

Poin Penting IHSG ditutup turun 0,03 persen ke 8.271,76. Sebanyak 381 saham terkoreksi, 267 menguat,… Read More

11 hours ago

Pendapatan Premi Asuransi Umum Tumbuh 4,8 Persen Jadi Rp112,81 Miliar pada 2025

Poin Penting Pendapatan premi asuransi umum sepanjang 2025 naik 4,8% menjadi Rp112,81 miliar. Lini dengan… Read More

12 hours ago

Ekonom Permata Bank Proyeksi Kredit Perbankan Tumbuh 10 Persen di 2026

Poin Penting Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan kredit perbankan tumbuh sekitar 10 persen… Read More

12 hours ago