Moneter dan Fiskal

Tarif Trump 19 Persen Ancam Daya Beli, INDEF Ingatkan Dampaknya ke RI

Jakarta – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi akan terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat pengenaan tarif impor 19 persen terhadap produk asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman mengatakan, daya beli rumah tangga Indonesia diproyeksikan turun tajam sebesar 0,091 persen, sebagai imbas dari kebijakan tarif tersebut.

“Daya beli rumah tangga Indonesia turun tajam sebesar 0,091 persen, terdalam dibanding negara lain,” ujar Rizal dalam Diskusi Publik Tarif Amerika Turun, Indonesia Bakal Untung?, Senin, 21 Juli 2025.

Baca juga: Ekonom Soroti Lemahnya Konsumsi, Desak Percepat Belanja Negara

Rizal menjelaskan penurunan daya beli tersebut mencerminkan melemahnya pendapatan dan meningkatkan harga konsumsi yang pada akhirnya menekan konsumsi riil masyarakat.

Sementara itu, beberapa negara lain justru diuntungkan oleh efek pengalihan perdagangan dari Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif saat ini secara tidak langsung merugikan kesejahteraan rumah tangga di Indonesia, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah.

“Kebijakan ini secara tidak langsung merugikan terhadap utility rumah tangga atau kesejahteraan rumah tangga, dan perlu direspons dengan kebijakan kompensasi yang tepat sasaran,” imbuhnya.

Penurunan Belanja Pemerintah dan Tekanan Fiskal

Sementara itu, dari sisi fiskal, INDEF juga mencatat potensi penurunan pengeluaran pemerintah sebesar 0,122 persen. Rizal menyebut bahwa kontraksi ini jauh lebih dalam dibandingkan negara atau kawasan lain yang justru mengalami kenaikan belanja pemerintah.

Rizal menambahkan bahwa tekanan ekonomi akibat tarif tersebut turut melemahkan kapasitas fiskal pemerintah, baik karena berkurangnya penerimaan negara maupun kontraksi ekonomi yang lebih luas.

“Sebaliknya, negara-negara pesaing seperti kawasan Asia Selatan dan Amerika Utara justru mencatatkan peningkatan belanja pemerintah, mencerminkan efek redistribusi keuntungan ekonomi,” tandasnya.

Baca juga: Rupiah Diproyeksi Melemah Terbatas Akibat Kekhawatiran Defisit Fiskal AS

Rizal mengingatkan bahwa dampak negatif terhadap belanja pemerintah Indonesia berpotensi mempersempit ruang fiskal dalam melakukan stimulus atau memberikan kompensasi.

Untuk itu, ia menilai penting adanya penguatan APBN yang lebih resilien dan reformasi kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas serta ketahanan ekonomi domestik. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Ekspansi Ritel, MR.DIY Indonesia Siap Tambah 270 Toko dan Flagship Store di 2026

Poin Penting MR.DIY Indonesia menargetkan pembukaan sekitar 270 toko baru pada 2026. Ekspansi didukung arus… Read More

7 hours ago

Geopolitik dan Harga Minyak Bayangi Ekonomi 2026, Permata Bank Lakukan Strategi Ini

Poin Penting Ekonom Permata Bank menilai geopolitik dan pasar global menjadi tantangan ekonomi 2026. Konflik… Read More

8 hours ago

Klaim Bencana Sumatra Belum Tuntas, Jasindo Targetkan Finalisasi Mei 2026

Poin Penting Jasindo masih memverifikasi kerusakan aset akibat bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Nilai kerugian… Read More

9 hours ago

Ekonom Ingatkan PR Besar Pimpinan Baru OJK, dari Pasar Modal hingga Risiko BPR

Poin Penting Ekonom Permata menilai kepemimpinan baru OJK diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Transformasi integritas… Read More

9 hours ago

ICDX Gelar Commodity Outlook 2026

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mengadakan ICDX… Read More

9 hours ago

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Poin Penting KPK resmi menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus kuota haji.… Read More

10 hours ago