Ekonomi dan Bisnis

Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka kerja kelembagaan yang kuat untuk mendukung rencana infrastrukturnya. Selama setahun terakhir pemerintah telah mengumumkan 13 paket kebijakan ekonomi (paket deregulasi) yang berfokus pada deregulasi investasi dan insentif pajak. Pemerintah mengharapkan agar seluruh paket deregulasi ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu menarik investasi dengan menyederhanakan birokrasi dan memberikan kepastian hukum dan bisnis.

Pemerintah juga mengharapkan dampak program deregulasi akan lebih signifikan dalam tahun-tahun mendatang karena pemerintah berencana untuk mempercepat penerapan paket deregulasi di tingkat kerja.

“Infrastruktur terus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hambatan-hambatan historis masih harus ditangani, dan perlu dipertimbangkan oleh investor yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar Indonesia,” ujar Julian Smith di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.

Adapun hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Perencanaan infrastruktur yang belum sepenuhnya transparan.
2. Kerangka kerja hukum/peraturan untuk proyek terkadang tidak ada kepastian.
3. Sistem peradilan yang tidak dapat diandalkan untuk menegakkan kontrak secara objektif dan tidak memihak, proses pengadaan semakin baik namun tidak selalu jelas dan transparan.
4. Kebijakan dan strategi pemerintah seringkali tidak jelas atau dapat berubah sewaktu-waktu, lembaga publik tidak terkoordinasi dan memiliki tujuan yang berbenturan satu sama lain.
5. Banyak pejabat publik yang takut menghadapi risiko dan tidak memiliki insentif untuk mendapatkan investasi.
6. Lembaga publik tidak memiliki anggaran untuk mempersiapkan proyek berkualitas dengan konsultan internasional.
7. Terdapat beban yang berat dari segi peraturan yang dipikul oleh baik perusahaan baru maupun yang telah mapan dengan adanya kewajiban untuk memiliki sejumlah besar izin untuk beroperasi atau membangun proyek.

“Kami meyakini bahwa kemajuan yang riil telah terjadi pada aspek-aspek berikut ini selama setahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa faktor kunci kesuksesan program infrastruktur,” ucapnya. (Selanjtnya : Kunci sukses pembangunan infrastruktur…)

Page: 1 2 3

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Tutup 2024, Bank Neo Commerce Pede Mampu Lanjutkan Tren Cetak Laba

Jakarta - PT Bank Neo Commerce Tbk, salah satu pelopor bank digital di Tanah Air,… Read More

7 hours ago

KB Bank Beri Suntikan Pembiayaan untuk Vendor Tripatra

Jakarta – KB Bank menjalin kemitraan dengan PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra) melalui program… Read More

7 hours ago

Komentar Budi Arie usai Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi di Kasus Judi Online

Jakarta - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis, 19 Desember… Read More

7 hours ago

IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 1,84 Persen, Tembus Level 6.977

Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Kamis, 19 Desember 2024, kembali… Read More

9 hours ago

Asuransi Bintang Siap Implementasikan PSAK 117 Mulai 1 Januari 2025

Jakarta - Per 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan… Read More

9 hours ago

Mengenal Bashe Ransomware yang Diduga Serang BRI, Apa Bahayanya?

Jakarta – Meski dikabarkan mengalami serangan ramsomware, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memastikan saat ini data… Read More

9 hours ago