Ekonomi dan Bisnis

Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka kerja kelembagaan yang kuat untuk mendukung rencana infrastrukturnya. Selama setahun terakhir pemerintah telah mengumumkan 13 paket kebijakan ekonomi (paket deregulasi) yang berfokus pada deregulasi investasi dan insentif pajak. Pemerintah mengharapkan agar seluruh paket deregulasi ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu menarik investasi dengan menyederhanakan birokrasi dan memberikan kepastian hukum dan bisnis.

Pemerintah juga mengharapkan dampak program deregulasi akan lebih signifikan dalam tahun-tahun mendatang karena pemerintah berencana untuk mempercepat penerapan paket deregulasi di tingkat kerja.

“Infrastruktur terus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hambatan-hambatan historis masih harus ditangani, dan perlu dipertimbangkan oleh investor yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar Indonesia,” ujar Julian Smith di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.

Adapun hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Perencanaan infrastruktur yang belum sepenuhnya transparan.
2. Kerangka kerja hukum/peraturan untuk proyek terkadang tidak ada kepastian.
3. Sistem peradilan yang tidak dapat diandalkan untuk menegakkan kontrak secara objektif dan tidak memihak, proses pengadaan semakin baik namun tidak selalu jelas dan transparan.
4. Kebijakan dan strategi pemerintah seringkali tidak jelas atau dapat berubah sewaktu-waktu, lembaga publik tidak terkoordinasi dan memiliki tujuan yang berbenturan satu sama lain.
5. Banyak pejabat publik yang takut menghadapi risiko dan tidak memiliki insentif untuk mendapatkan investasi.
6. Lembaga publik tidak memiliki anggaran untuk mempersiapkan proyek berkualitas dengan konsultan internasional.
7. Terdapat beban yang berat dari segi peraturan yang dipikul oleh baik perusahaan baru maupun yang telah mapan dengan adanya kewajiban untuk memiliki sejumlah besar izin untuk beroperasi atau membangun proyek.

“Kami meyakini bahwa kemajuan yang riil telah terjadi pada aspek-aspek berikut ini selama setahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa faktor kunci kesuksesan program infrastruktur,” ucapnya. (Selanjtnya : Kunci sukses pembangunan infrastruktur…)

Page: 1 2 3

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

LPS Pastikan Stabilitas Industri Perbankan dan Asuransi Terjaga

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan akan terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan… Read More

2 hours ago

Simak 5 Jurus Anti-Quising dari Danamon yang Wajib Diketahui!

Jakarta - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) mengajak nasabah menghadapi ancaman berbagai serangan siber… Read More

3 hours ago

UU PDP Berlaku, Pentingnya Edukasi Pidana dan Gugatan Pelindungan Data Pribadi

Jakarta – Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) resmi berlaku… Read More

3 hours ago

Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bali, BSI Resmikan Sentra UMKM Bedugul

Direktur Compliance and Human Capital PT Bank Syariah Indonesia tbk (BSI) Tribuana Tunggadewi memberikan sambutan… Read More

5 hours ago

OJK Restui Rencana Spin Off Unit Usaha Syariah Asuransi BRI Life

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui rencana pemisahan atau spin off Unit Syariah Asuransi… Read More

5 hours ago

Malam Ini Tarif Tol Jakarta-Tangerang Naik, Cek Rinciannya di Sini!

Jakarta – Mulai Sabtu, 19 Oktober 2024, pukul 00.00 WIB, tarif Tol Jakarta-Tangerang yang dikelola… Read More

5 hours ago