Tak Seperti China, Komitmen Investasi Jepang di RI Selalu Terealisasi dengan Baik

Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang yang didahului oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Jepang membuahkan komitmen investasi yang besar. Komitmen investasi dari Jepang selalu diikuti dengan realisasi yang baik, yakni sekitar 70% dari komitmen.

Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan realisasi dari komitmen tersebut bergantung pada kesigapan pemerintah dalam kinerja birokrasi. Menurutnya, Jepang adalah negara dengan rekam jejak cukup baik dalam hal investasi di Indonesia. Selama ini hubungan investasi antara Indonesia dan Jepang tidak mengalami permasalahan, bahkan 70% dari komitmen investasi berhasil diwujudkan.

“Jepang itu secara rerata kalau kita bicara komitmen investasi dari 10 komitmen investasi, dia itu realisasi 70%-nya. Jadi 7 dari 10. Artinya selama ini, hubungan kita dan Jepang dalam konteks investasi tidak mengalami permasalahan realisasi yang mandek,” kata Fithra Faisal, Jumat, 29 Juli 2022.

Justru masalah realisasi terjadi pada investasi dari China. Faisal mengungkapkan realisasi investasi China hanya sekitar 30%. Indonesia perlu berupaya lebih untuk mewujudkan komitmen investasi dari China tersebut.

“Yang jadi masalah justru dengan China. China itu kalau kita ambil flashback ke beberapa tahun ke belakang, itu dari 10 mungkin cuma 3 yang terealisasi. PR-nya bukan dengan Jepang. PR-nya dengan China bagaimana kemudian bisa menaikkan persentase realisasi investasinya,” ungkapnya.

Dikatakan, hal yang patut dilakukan Indonesia saat ini adalah memperbesar persentase realisasi investasi Jepang. “Jepang sebagai partner yang tradisional tentunya juga perlu untuk digaet komitmennya agar realisasinya lebih tinggi lagi,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa investasi terbesar yakni dari Mitsubishi Motors Corporation. “Sampai saat ini, MMC telah menginvestasikan Rp11,3 triliun hingga akhir 2021 untuk seluruh pabrik MMC di Indonesia. Targetnya, MMC akan menginvestasikan sekitar Rp10 triliun mulai 2022 hingga 2025,” katanya.

Selain itu, ada pula komitmen dari Toyota Motor Corporation (TMC) dalam lima tahun ke depan (2022-2026) untuk menambah investasi sebesar Rp27,1 triliun.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan, dirinya memang masih sering mendengar keluhan dari investor tentang kesulitan untuk berinvestasi di indonesia. “Mereka ada keluhan, regulasi masih berbelit, pemerintah memberikan insentif pajak, masih tidak tahu caranya, prosedurnya mengklaim, itu belum clear, tidak jelas,“ ucap Esther.

Beberapa indikator dari Ease Doing Business yang masih dianggap merah di Indonesia, misalnya, prosedur untuk memulai bisnis masih dianggap lama dan berbelit, jadi lebih 100 hari, trading cross border belum ada kemajuan.

Regulasi yang berbelit, insentif yang tidak jelas, tentunya membuat investor enggan masuk ke indonesia. Terlebih disituasi krisis dan ada ancaman resesi. “Kalau mau jadi investor saya tidak mau melayang sia sia, saya cari bisnis yang prospeknya bagus dan kepastian hukum,” jelas Esther.

Padahal Indonesia punya potensi besar untuk bisnis dan investasi. “Indonesia ada potensi besar, kita lihat kasat mata, pasar besar, SDA melimpah, tenaga kerja murah, itu tidak dipunyai oleh Singapura, China punya tetapi tidak semua SDA dia punya,” tutur Esther.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Indonesia hingga semester I-2022 sebesar Rp584,6 triliun, dari target Presiden Jokowi sebesar Rp1.200 triliun. Investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 53,1% dari total realisasi investasi sepanjang semester I-2022. Nilainya adalah Rp310,4 triliun. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) berperan 46,9% dari total realisasi investasi. Nominalnya ada di Rp274,2 triliun.

Dalam lawatan Presiden Jokowi dan rombongan ke China, Jepang dan Korea Selatan, Daftar “oleh-oleh” atau komitmen investasi yang dibawa Jokowi dari China, Jepang, dan Korsel yang totalnya mencapai Rp175 triliun. (*)