Tak Pernah “Mulus”, DPD Buka-bukaan Soal APBN Perubahan Transisi Megawati-SBY

Jakarta – Anggota Komite IV DPD RI Tamsil Linrung buka-bukaan soal penyusunan APBN tahun 2024 yang merupakan masa transisi pemerintahan baru dari Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana APBN diubah sangat berbeda dengan asumsi sebelumnya.

“Bu Menteri (Sri Mulyani) pasti ingat 2004 itu APBN Perubahan itu luar biasa perubahan yang kita lakukan oleh anggota baru dan pimpinan Badan Anggarannya itu dulu Pak Suharso (sekarang Menteri PPN/Bappenas) ketika itu, kami ikut-ikutan aja Bu, jadi ini sekaligus buka rahasianya,” ujar Tamsil dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa, 11 Juni 2024.

Seperti diketahui, pada tahun pertama pemerintahan baru, presiden terpilih bisa mengotak-atik anggaran menggunakan mekanisme APBN-P (APBN Perubahan).

Baca juga: Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit Fiskal APBN Prabowo Jadi 1,5-1,8 Persen

Tamsil mengatakan, apakah pada transisi pemerintahan tahun ini bakal mengubah juga asumsi APBN yang sudah dibuat oleh pemerintahan yang saat ini. Pasalnya, janji-janji politik presiden terpilih yakni, Prabowo Subianto tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Apakah nanti kita akan melakuan perubahan lagi karena janji-janji politik presiden yang saya kira tidak bisa kita abaikan, ada makan siang gratis, nah itu ya gak mungkin kita abaikan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keauangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa mekanisme APBN-P sudah diatur dalam Undang-Undang, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintahan baru.

“Namun kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun RAPBN 2025, kita juga terus berkoordinasi dan berkomuniksai dengan tim yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sehingga kita juga mencoba memahami dan mendesain-nya sesuai dengan janji-janji maupun berbagai program,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Semringah, APBN April 2024 Surplus Rp75,7 Triliun

Meski demikian, dalam penyusunan RAPBN 2025, Kementerian Keuangan akan tetap menjaga agar APBN sehat dan sustainable dalam jangka menengah panjang. Sehingga, APBN tetap menjadi instrumen yang menjawab masalah-masalah pembangunan.

“Dari sisi jangka panjang APBN harus terus dijaga. Sehingga kita harus terus mencari jalan tengah keseimbangan dari berbagai program yang dianggap memang sanga urgent dan penting. Dan ini semua karena urgensinya senator daerah, jangan sampai untuk mengakomodasi beigtu banyak persoalan laul APBN-nya dipaksa untuk melakukan yang beyond kemampuannya. Lalu APBN jadi jebol sendiri,” ungkap Menkeu. (*)

Editor: Galih Pratama