Moneter dan Fiskal

Tak Hanya BI, Pemerintah Diminta Ikut Tanggung Jawab Atasi Perekonomian

Jakarta – Selain Bank Indonesia (BI) yang memiliki tanggung jawab dibidang moneter, Pemerintah juga diminta ikut bertanggung jawab untuk bisa mengatasi kondisi perekonomian yang sedang tak menentu. Kinerja ekspor yang melempem dan nilai impor yang membengkak harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ekonom Indef, Bhima Yudistira saat dihubungi Infobank, di Jakarta, Jumat, 22 Juni 2018. Menurutnya, selain BI yang fokus menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Pemerintah juga harus bisa mendorong ekspor dan mengurangi nilai impor yang terus membengkak.

“Padahal dari sisi fundamental ekonomi kita memang sedang kurang sehat. Neraca dagang dari Januari sampai April tiga kali mengalami defisit karena impor bengkak sementara kinerja ekspor melempem,” ujarnya.

Asal tahu saja neraca perdagangan selama April 2018 mengalami defisit US$1,63 miliar dengan nilai impor sebesar US$16,09 miliar atau naik 11,28 persen dibanding bulan sebelumnya (mtm) dan tumbuh 34,68% year on year (yoy). Sementara ekspor mencapai US$14,47 miliar, turun 7,19 persen (mtm), namun tumbuh 9,01 persen (yoy).

Baca juga: Hadapi Kondisi “New Normal”, Pemerintah Hati-Hati Susun Kebijakan Ekonomi

”Ekonomi cuma tumbuh 5 persen. Proyeksinya tahun ini cuma 5,1 persen jauh dibawah target 5,4 persen. Jadi saya kira Pemerintah juga punya tanggung jawab pulihkan kondisi daya beli, ekspor dan kinerja sektor industri. Jangan hanya andalkan BI saja,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, bahwa banyak cara untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Salah satunya dengan memberi stimulus fiskal bukan hanya ke industri skala besar tapi juga industri kecil. Berdasarkan datanya, 90 persen lebih tenaga kerja ada disektor mikro yang kurang asupan gizi dari pemerintah.

“Kemudian soal ekspor agar cadangan devisa makin kuat bisa didorong fungsi diplomasi dagang ke pasar alternatif. Itu fungsi atasi perdagangan yang belum berjalan efektif,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Tunjuk Bank Kalsel Jadi Bank Devisa, Potensi Transaksi Rp400 Triliun

Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More

5 hours ago

Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun

Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More

6 hours ago

Peluncuran Produk Asuransi Heritage+

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More

6 hours ago

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

6 hours ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

9 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

12 hours ago