Moneter dan Fiskal

Tahun Politik, Pemerintah Akan Naikan Gaji PNS 5%

Jakarta – Pemerintah berniat untuk kembali menaikkan gaji pokok serta pensiunan pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun politik 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2019.

“Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” kata Jokowi di Kompleks DPR RI Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Jokowi berharap, kenaikan gaji tersebut dapat meningkatkan kinerja dan kualitas para pegawai negeri sipil. Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Jokowi menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

“Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat,” kata Jokowi.

Walau begitu, seperti kita tahu bahwa tahun 2019 mendatang merupakan tahun politik dimana dimulainya pemilihan umum serta pemilihan presiden. Beberapa kalangan berharap, kebijakan kenaikan gaji pokok tersebut tidak untuk mendongkrak angka kepemilihan saja namun murni untuk meningkatkan kinerja PNS.

Sebagai informasi, Pemerintah juga telah mengusulkan angka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dalam usulan tersebut, Pemerintah telah mencanangkan angka belanja negara sebesar Rp 2.439,7 triliun atau lebih tinggi dibandingkan usulan pada RAPBN 2018 yang hanya sebesar Rp 2.204,4 triliun.

Jokowi menyebut, belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.(*)

Suheriadi

Recent Posts

Rebranding Produk Tabungan BTN Pos, BTN Bidik Dana Murah Rp5 Triliun

Poin Penting BTN rebranding e’Batarapos menjadi Tabungan BTN Pos sebagai langkah strategis memperluas inklusi keuangan… Read More

9 hours ago

Aliran Modal Asing Masuk RI Rp1,44 Triliun pada Awal 2026

Poin Penting Aliran modal asing masuk Rp1,44 triliun di awal Januari 2026, mayoritas mengalir ke… Read More

16 hours ago

KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait OTT Dugaan Suap Pajak di KPP Madya Jakut

Poin Penting KPK tetapkan 5 tersangka OTT dugaan suap pajak KPP Madya Jakarta Utara. 3… Read More

17 hours ago

Begini Gerak Saham Indeks INFOBANK15 di Tengah Penguatan IHSG

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,13 persen pada perdagangan Jumat (9/1/2026), meski mayoritas indeks domestik… Read More

17 hours ago

Sempat Sentuh Level 9.000, IHSG Sepekan Menguat 2,16 Persen

Poin Penting IHSG menguat 2,16 persen sepanjang pekan 5-9 Januari 2026 dan sempat menembus level… Read More

18 hours ago

Rosan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Poin Penting Munas VII MES menetapkan Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Ferry Juliantono sebagai… Read More

24 hours ago