Jakarta — Tahun politik 2019 ini nampaknya akan menjadi penantian panjang bagi para pelaku bisnis dan invetor. Bagaimana tidak, para pelaku bisnis dan usaha terlihat akan menahan aksi usahanya sepanjang waktu lamanya kampanye di tahun pemilihan umum (Pemilu).
Tercatat, masa kampanye pemilu dari Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
“Memang kita selalu akan melihat kaitan ekonomi dengan politik di tahun pemilu . Akan ada pertanyaan sebab berbeda dengan pemilu sebelumnya, iklim investasi terlihat wait see lebih lama. Dan ini kampanye terlama dalam pemilu kita yaitu 6 bulan wait and see,” kata Executive Director Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.
Walau begitu, pihaknya melihat bahwa kondisi politik Indonesia saat ini masih cukup stabil menjelang Pilpres dan Pileg serentak di bulan April 2019 nanti. Walaupun tidak ada korelasi Iangsung antara peristiwa politik dengan performa ekonomi, namun dirinya menilai tetap ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh para investor.
“Pasalnya perubahan struktur pemerintahan dapat berdampak pada kebijakan-kebijakan ekonomi sebuah negara. Tapi saya percaya pesta demokrasi di tahun ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi di tanah air,” kata Yunarto. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More