Jakarta–PT Asuransi Jasa indonesia (Jasindo) membayarkan klaim tahap akhir (settlement 100%) kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebesar US$47,38 juta terkait dengan kebocoran pipa transmisi South Sumatera-West Java (SSWJ). Direktur Teknik dan Luar Negeri Asuransi Jasindo, Syarifudin menjelaskan, pembayaran klaim sebesar US$47,38 juta itu dibagi menjadi dua, sebesar US$46,2 juta untuk pertanggungan kebocoran pipa […]
Jakarta–Menteri Keuangan Sri Mulyani menggungkapkan holding harus bisa membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) profesional dan transparan. Untuk itu, menurutnya, perusahaan yang akan dijadikan perusahaan BUMN haruslah perusahaan yang sehat dan transparan. “Jangan justru melindungi korporat yang sangat tidak efisien yang bahkan menyengsarakan banyak pihak. Pada akhirnya, masyarakat harus menanggung beban korporasi yang tidak efisien, […]
Jakarta–Guru besar UI, Iwa Garniwa meminta pemerintah sebaiknya membesarkan PT PGN (Persero) Tbk dibandingkan menggabungkannya dengan PT Pertamina (Persero) melalui skema perusahaan induk (holding). “Penggabungan PGN ke Pertamina tidak mudah,” katanya di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016. Menurut dia, saham PGN sebagian sudah menjadi milik publik, sehingga Pertamina harus membeli dulu saham tersebut. “Saya kira […]
Jakarta–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proses pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperlukan dalam sebuah negara. Namun proses holdingisasi haruslah mengutamakan kepentingan pemegang saham minoritas. “Dalam melakukan holdingisasi, Good Corporate Governance (GCG) harus diperhatikan dan terutama adalah pemegang saham minoritas. Publik. Mereka punya rights (hak) yang sudah ikut dari awal dan haruslah dihormati,” […]
Jakarta–Rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) oleh PT Pertamina (Persero) yang “dibungkus” program Holding BUMN Energi terus bergulir. PT Pertamina sendiri punya hasrat kuat agar rencana ini berhasil. Bukan tanpa alasan. PT Pertamina (Persero) sejak 2014 lalu telah menandatangani kontrak impor gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) sebesar 1,5 juta ton per […]
Jakarta–Rencana Kementerian BUMN membentuk holding migas selain banyak menabrak aturan hukum ternyata tidak lazim dilakukan di dunia korporasi dan investasi. Hal tersebut seperti diungkapkan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, dalam risetnya, seperti dikutip di Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016. Skema holding migas yang diajukan Kementerian BUMN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), […]
Jakarta – Wacana Holding Company di sektor energi masih terus diperbincangkan. Tak sedikit yang menolak dan menganggap rencana ini tidak tepat dilakukan saat ini. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM sendiri kabarnya belum memberikan lampu hijau bagi Kementerian BUMN untuk menjadikan Pertamina Holding Company yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Pasalnya, proses holding saat […]
Jakarta–Niat pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan holdingisasi antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk direspon pasar negatif dengan ditandainya penurunan saham PGN kemarin sebesar Rp90. Ekonom Drajad Wibowo mengatakan, ini merupakan suatu bentuk respon dari pasar jika penggodokan kebijakan holding ini belum matang namun […]
Jakarta–Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai induk PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk harus dipertimbangkan dengan cermat. Kalangan analis berpandangan efek negatif dari rencana tersebut sudah terasa cukup besar, jangan sampai ketidakjelasan rencana akuisisi menambah sentimen negarif. Apalagi pasar sudah melihat kinerja Pertamina yang notabene memiliki utang besar. “Market tidak […]
Jakarta–Kinerja saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) masih tercatat negatif. Ketidakjelasan akan rencana akuisisi emiten tersebut oleh Pertamina salah satu penyebabnya. Analis equity untuk sektor energi dari Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasuryo beranggapan, rencana pembentukan holding BUMN migas dengan adanya change of controlling shareholder atau perubahan di pemegang saham mayoritas bisa merusak iklim investasi […]