Jakarta – Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kini masih mengalami kendala untuk naik kelas. Padahal, UMKM di Tanah Air sebagai back bone ekonomi dengan sumbangan porsi sebesar 60 persen dari total produk domestik bruto (PDB).
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Zaafri Ananto Husodo mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, hanya sedikit sekali UMKM yang naik kelas dan bertahan.
“Jadi, kalau kita petakan, dari 1.500 UMKM, yang berhasil naik kelas hanya 5. Dan dari 5 tersebut yang bertahan hanya 3,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara The 18th Management E(x)posed Talkshow bertajuk Leveraging Cultural Aspects Toward MSMEs di FEB, UI, Kamis, 7 Desember 2023.
Baca juga: Banyak Bisnis UMKM Tumbang, Ternyata Ini Penyebabnya
Survei lainnya yang dilakukan pihaknya menyebut ada dua wilayah di Tanah Air yang memang para pelaku UMKM sudah mapan. Kedua wilayah tersebut yakni Padang dan Cilacap.
“Di Padang itu UMKM lebih siap karena sudah bisa menabung dari hasil penjualan. Hal yang sama juga terjadi di Cilacap karena di sana disokong banyak pelaku industri besar,” terangya.
Pada beberapa survei lain yang dilakukan pihaknya juga mendapati bahwa para UMKM mengaku tidak memerlukan modal untuk naik kelas.
“Pada prinsipnya yang kami temukan bahwa UMKM itu sebanyak 80 persen responden kami, maka 500 responden mengaku tidak perlu modal untuk naik kelas,” ujarnya.
Survei tersebut, kata dia, juga menunjukkan tentang keberlanjutan dan pendanaan digital yang sebagian besar bahwa pelaku UMKM menyebut tidak memerlukan modal untuk naik kelas.
“Para pelaku UMKM ini berasal dari Jawa Barat. Nah, ini jadi perbedaan culture yang bisa ditangkap,” pungkasnya.
Baca juga: Permudah Kredit UMKM, Erick Thohir Minta Antar Kementerian dan Lembaga Lakukan Ini
Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan Hari Widodo mengatakan, pemerintah memiliki target sebanyak 30 juta UMKM yang bisa masuk ekosistem digital pada 2024.
“Kemendag menyiapkan berbagai strategis peningkatan kualitas perdagangan digital, seoperti pembinaan dan pendampingan, memfasilitasi sampai pencetakan fasilitator untuk meningkatkan edukasi terkait e-commerce,” ujarnya dikutip Kamis (7/12)
Adapun, dalam laporan e-conomy SEA 2022 Google-Temasek, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2022 bernilai USD 77 miliar atau tumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Diproyeksikan, nilai tersebut akan mencapai USD 130 miliar pada 2025 dan terus tumbuh hingga USD 220—360 miliar pada 2030. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More
Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica… Read More
Balikpapan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang… Read More
Komisaris Bank Mandiri Chatib Basri dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi saat meresmikan peluncuran… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami penurunan sebesar sebesar 2,61 persen… Read More