News Update

Supriyatno, Dirut Bank Jateng Jadi Ketua Asbanda

Jakarta – Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menggantikan Kresno Sediarsi pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kemarin Senin, 4 Maret 2019 di Kantor Asbanda, Jakarta.

Pada Munaslub itu pemilihan Ketua Umum berlangsung sangat demokratis dan mufakat memilih Supriyatno, sebagai Ketua Umum Asbanda yang baru. Selain dihadiri oleh Pengurus dan Direktur BPD seluruh Indonesia, pada Munaslub tersebut juga dihadiri oleh Deputy Komisioner IV OJK, Teguh Supangkat.

Dalam sambutannya, Teguh Supangkat mengingatkan pentingnya peran Asbanda, untuk membawa BPD menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam percaturan perbankan nasional. ”Secara eksternal peluang BPD sangat besar, namun belum tergarap baik karena BPD masih banyak menghadapi persoalan internal,” ujarnya.

Ia mencontohkan, SDM dan teknologi merupakan tantangan besar yang akan dihadapi BPD, untuk bersaing dengan bank nasional lainnya. ”Pengurus baru Asbanda harus menjalin sinergi, agar BPD tidak sekedar transformasi, namun dapat lebih besar lagi,” harap Teguh.

Dalam kesempatan itu, Supriyatno sebagai Ketua Umum Asbanda yang baru menyampaikan komitmen kerja bersama, dengan Direksi BPD dan stakeholder lainnya,  untuk mewujudkan cita-cita Asbanda sebagai pembawa aspirasi BPD-SI ke tataran nasional.


“Bersama dengan Direksi BPD lainya, kita akan mensegerakan peran Asbanda University, untuk mempercepat kapabilitas human capital dan  teknologi BPD yang lebih on market,” terangnya.

Untuk rencana ke depan, kata dia, Asbanda akan mempertegas posisi dan kedudukan BPD yang sesungguhnya. ”Bersama stakeholders lainnya, seperti DPR, Kemendagri dan OJK, kita akan dorong penyelesaian RUU Perbankan, dan sinkronisasi regulasi BPD,” ungkap pria yang biasa dipanggil Nano tersebut.

Ia mencontohkan, belum sinkronnya regulasi pada PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD degan Peraturan OJK yang secara spesifik telah mengatur perbankan, termasuk BPD. ”Masih perlu dukungan Pemerintah dan OJK, agar BPD dapat memperkuat permodalan melalui pihak non Pemda, baik opsi strategic partnership maupun IPO,” tegasnya.

Ditegaskan pula, penegakan good corporate governance (GCG) BPD-SI dalam kaitannya dengan peran BPD sebagai Pemegang Kas Daerah. ”Sebagai mitra utama Pemda, BPD akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut membantu penegakan governance dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

8 hours ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

8 hours ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

10 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

10 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

12 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

12 hours ago