Jakarta – PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini (12/6) yang membahas terkait pembagian dividen dan susunan pengurus perseroan.
Presiden Direktur SUNI, Willy Johan Chandra, mengatakan para pemegang saham telah menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2023 sebagai dividen tunai sebesar Rp11 miliar atau setara dengan 10,91 persen dari laba bersih sebesar Rp73 miliar, dengan nilai nominal Rp4,4 per saham
“Keputusan hasil rapat adalah untuk cash dividen yang didistribusi untuk tahun 2023 sebesar Rp11 miliar sama dengan 10,91 persen dari net profit atau Rp4,4 per saham,” ucap Willy dalam Paparan Publik di Jakarta, 12 Juni 2024.
Baca juga: Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp27,16 Miliar, Simak Jadwalnya
Selain itu, para pemegang saham SUNI juga menyetujui pengangkatan Freddy Soejandy sebagai Direktur Keuangan SUNI dari sebelumnya menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO).
Freddy menuturkan bahwa, pembagian dividen tunai SUNI yang sebesar Rp11 miliar tersebut telah mempertimbangkan dari keadaan arus kas keluar dan masuk atau cash flow perseroan. Mengingat, saat ini SUNI tengah dalam proses pembangunan pabrik baru.
“Saat ini SUNI sedang melaksanakan pembangunan pabrik yang kedua di Batam jadi tentunya perseroan harus mempertimbangkan hal tersebut, akan tetapi dengan laba yang sudah diterima dan pertimbangan dari kepala direksi untuk bisa membagikan dividen,” ujar Freddy dalam keterangan yang sama.
Baca juga: Bagi Dividen Rp3,29 Miliar, Emiten Properti Ini juga Mau Stock Split
Adapun, berdasarkan keputusan dalam RUPST tersebut, jadwal pembagian dividen telah disusun sebagai berikut:
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More