Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi. (Foto: Irawati)
Jakarta – Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi mengatakan, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 25 bps atau menjadi 6 persen tidak akan mempengaruhi likuditas dari Perseroan.
Pihaknya pun mengklaim akan terus memonitor dampak dari kenaikan suku bunga acuan terhadap bisnisnya.
Baca juga: Suku Bunga Acuan Tinggi, Bagaimana Dampaknya ke Permintaan KPR?
“Kita masih memonitor dengan kenaikan suku bunga kemarin itu Dampak likuiditasnya seperti apa dan sebenarnya dari sisi KB Bukopin Syariah ga ada isu,” kata Koko saat ditemui media, di JCC, Jumat 27 Oktober 2023.
Dia pun menyebutkan bahwa Bank Bukopin Syariah dalam sisi permodalan masih cukup kuat. Sebab, KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham Bank Bukopin Syariah melakukan penambahan modal sebesar Rp680 miliar.
“Karena pada kemarin RUPS ada penambahan modal. Dari sisi permodalan kita cukup kuat karena baru aja Kookmin menambah modal di kami sekitar Rp680 miliar. Jadi so far dari kita gak ada isu dari sisi likuiditas,” ungkapnya.
Di samping itu, pihaknya pun optimis pertumbuhan pembiayaan hingga akhir tahun 2023 akan mencapai double digit.
“Akhir tahun targetnya kita masih dua digit, tidak ada perubahan baik pertumbuhaan pembiayaan, pertumbuhan DPK masih dua digit gak ada perubahan,” jelasnya.
Baca juga: KB Bukopin Syariah Jalin Kerjasama dengan LPPI untuk Proses Pendampingan Implementasi Corporate Culture
Sebagai informasi, tercatat hinga Mei 2023 pembiayaan KB Bukopin Syariah mencapai Rp5,37 triliun, atau meningkat sebesar Rp201 miliar atau tumbuh 3,90 persen bila dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2022.
Dari sisi dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hingga Mei 2023 tercatat sebesar Rp5,80 triliun, meningkat Rp209 miliar atau 3,74 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2022. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More