Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 hingga 31 Maret 2020 mencapai Rp76,4 triliun, di mana angka tersebut masih setara dengan 0,45% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan defisit tersebut terjadi lantaran penerimaan negara yang senilai Rp375,9 triliun atau tumbuh 7,7% (YoY) serta dari sisi belanja negara senilai Rp452,4 triliun atau naik tipis hampir 0,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pendapatan negara masih tumbuh 7,7% karena ada pergeseran pembayaran dividen kita karena bank bumn melakukan RUPST lebih awal dan membayar dividen lebih awal,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 17 April 2020.
Lebih rinci Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara berasal dari pendapatan perpajakan senilai Rp279,9 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp96 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara terdiri dari Belanja pemerintah pusat mencapai Rp277,9 triliun atau tumbuh 6,6% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 11,4% (yoy).
Sementara pada transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp174,5 triliun atau turun 8,8% (yoy). Padahal di periode yang sama tahun lalu, pos anggaran ini mampu tumbuh 3,1 persen (yoy). Transfer ke daerah sebesar Rp167,3 triliun atau turun 7,7% (yoy). Sementara Dana Desa hanya Rp 7,2 triliun, anjlok 28,6% (yoy). (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More