Moneter dan Fiskal

Sudah Digitalisasi, Sri Mulyani Ngaku Kantornya Gak Perlu Belanja Barang Ini Lagi

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang mengubah seluruh proses pekerjaan menjadi lebih efisien. Tak terkecuali, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersendiri.

Sri Mulyani bercerita ketika pertama kali menjadi Menteri Keuangan, pihaknya selalu membawa tumpukan map berisi data anggaran seluruh Kementerian/Lembaga untuk di analisis. Namun, saat ini telah berubah menjadi digital.

Baca juga: BI Catat Transaksi Keuangan Digital Terus Tumbuh, Ini Buktinya

“Jadi sekarang gak ada lagi atau hampir gak ada yang disebut dokumen yang sifatnya printing. Yang terjadi belanja kita jadi berubah dulu ada fotokopi, printer sekarang gak perlu lagi jadi belanja di Kemenkeu berubah menjadi lebih banyak kepada basisnya teknologi, ini adalah sesuatu yang coba kita untuk integrate dan accommodate,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023, Selasa 28 November 2023.

Di samping itu, dengan adanya pandemi cara kerja juga mulai berubah, orang bisa bekerja dari mana saja dengan menggunakan teknologi. Tetapi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam prosesnya.

“Hanya tantangannya adalah tidak hanya sekadar now you can work from anywhere, tapi masalah governace, masalah security data, masalah safety dari keseluruhan bisnis prosesnya, compromise, dan dari sisi integrity proses, integrity dari keseluruhan policy regulasi maupun eksekusi, ini sesuatu yang akan terus diadaptasi,” jelasnya.

Baca juga: Perry Warjiyo Beberkan Tiga Peran BI dalam Percepat Digitalisasi Daerah

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, di Kemenkeu memiliki CTO 
(chief technology officer) untuk mengembangkan teknologi di wilayah Kemenkeu dalam mempermudah dan mempercepat proses kerja. Jadi, tidak hanya berinvestasi di bidang pembendaharaan negara tapi juga di infrastruktur teknologi.

“Dulu untuk membuat saldo masuk dan keluar berapa itu gak bisa timely pada hari ini kita tahu. Kita nunggu dulu buku merah dari pembendaharaan versus dicocokan dulu dengan BI, BI melihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa, itu saya masih mengalami, sekarang sudah digitalize, revenue, spending, financing ada didalam digitalize itu butuh infrastruktur yang luar biasa besar,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Kasus Dugaan Penipuan Kripto Jadi Sorotan, Polda Metro Jaya Turun Tangan

Poin Penting Investasi kripto kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dugaan penipuan yang dilayangkan ke… Read More

13 mins ago

4 WNI Dilaporkan Diculik Bajak Laut di Perairan Gabon Afrika

Poin Penting Kapal ikan IB FISH 7 diserang bajak laut di perairan Gabon, sembilan awak… Read More

1 hour ago

Pakar Apresiasi Peran Pertamina Capai Target Lifting Minyak APBN 2025

Poin Penting Produksi minyak Pertamina berhasil mencapai target APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.… Read More

2 hours ago

Properti RI Berpeluang Booming Lagi pada 2026, Apa Penyebabnya?

Poin Penting Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan naik hingga 5,5%, menjadi momentum kebangkitan sektor properti. Dengan… Read More

3 hours ago

AI Masuk Fase Baru pada 2026, Fondasi Data Jadi Penentu Utama

Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More

5 hours ago

Pemerintah Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM Pekerja BPU Transportasi

Poin Penting Diskon iuran 50 persen JKK–JKM diberikan pemerintah bagi pekerja BPU sektor transportasi (ojol,… Read More

5 hours ago