Moneter dan Fiskal

Sudah Digitalisasi, Sri Mulyani Ngaku Kantornya Gak Perlu Belanja Barang Ini Lagi

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang mengubah seluruh proses pekerjaan menjadi lebih efisien. Tak terkecuali, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersendiri.

Sri Mulyani bercerita ketika pertama kali menjadi Menteri Keuangan, pihaknya selalu membawa tumpukan map berisi data anggaran seluruh Kementerian/Lembaga untuk di analisis. Namun, saat ini telah berubah menjadi digital.

Baca juga: BI Catat Transaksi Keuangan Digital Terus Tumbuh, Ini Buktinya

“Jadi sekarang gak ada lagi atau hampir gak ada yang disebut dokumen yang sifatnya printing. Yang terjadi belanja kita jadi berubah dulu ada fotokopi, printer sekarang gak perlu lagi jadi belanja di Kemenkeu berubah menjadi lebih banyak kepada basisnya teknologi, ini adalah sesuatu yang coba kita untuk integrate dan accommodate,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023, Selasa 28 November 2023.

Di samping itu, dengan adanya pandemi cara kerja juga mulai berubah, orang bisa bekerja dari mana saja dengan menggunakan teknologi. Tetapi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam prosesnya.

“Hanya tantangannya adalah tidak hanya sekadar now you can work from anywhere, tapi masalah governace, masalah security data, masalah safety dari keseluruhan bisnis prosesnya, compromise, dan dari sisi integrity proses, integrity dari keseluruhan policy regulasi maupun eksekusi, ini sesuatu yang akan terus diadaptasi,” jelasnya.

Baca juga: Perry Warjiyo Beberkan Tiga Peran BI dalam Percepat Digitalisasi Daerah

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, di Kemenkeu memiliki CTO 
(chief technology officer) untuk mengembangkan teknologi di wilayah Kemenkeu dalam mempermudah dan mempercepat proses kerja. Jadi, tidak hanya berinvestasi di bidang pembendaharaan negara tapi juga di infrastruktur teknologi.

“Dulu untuk membuat saldo masuk dan keluar berapa itu gak bisa timely pada hari ini kita tahu. Kita nunggu dulu buku merah dari pembendaharaan versus dicocokan dulu dengan BI, BI melihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa, itu saya masih mengalami, sekarang sudah digitalize, revenue, spending, financing ada didalam digitalize itu butuh infrastruktur yang luar biasa besar,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

6 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

8 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

10 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

11 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

11 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

13 hours ago