Moneter dan Fiskal

Sudah Digitalisasi, Sri Mulyani Ngaku Kantornya Gak Perlu Belanja Barang Ini Lagi

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang mengubah seluruh proses pekerjaan menjadi lebih efisien. Tak terkecuali, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersendiri.

Sri Mulyani bercerita ketika pertama kali menjadi Menteri Keuangan, pihaknya selalu membawa tumpukan map berisi data anggaran seluruh Kementerian/Lembaga untuk di analisis. Namun, saat ini telah berubah menjadi digital.

Baca juga: BI Catat Transaksi Keuangan Digital Terus Tumbuh, Ini Buktinya

“Jadi sekarang gak ada lagi atau hampir gak ada yang disebut dokumen yang sifatnya printing. Yang terjadi belanja kita jadi berubah dulu ada fotokopi, printer sekarang gak perlu lagi jadi belanja di Kemenkeu berubah menjadi lebih banyak kepada basisnya teknologi, ini adalah sesuatu yang coba kita untuk integrate dan accommodate,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023, Selasa 28 November 2023.

Di samping itu, dengan adanya pandemi cara kerja juga mulai berubah, orang bisa bekerja dari mana saja dengan menggunakan teknologi. Tetapi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam prosesnya.

“Hanya tantangannya adalah tidak hanya sekadar now you can work from anywhere, tapi masalah governace, masalah security data, masalah safety dari keseluruhan bisnis prosesnya, compromise, dan dari sisi integrity proses, integrity dari keseluruhan policy regulasi maupun eksekusi, ini sesuatu yang akan terus diadaptasi,” jelasnya.

Baca juga: Perry Warjiyo Beberkan Tiga Peran BI dalam Percepat Digitalisasi Daerah

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, di Kemenkeu memiliki CTO 
(chief technology officer) untuk mengembangkan teknologi di wilayah Kemenkeu dalam mempermudah dan mempercepat proses kerja. Jadi, tidak hanya berinvestasi di bidang pembendaharaan negara tapi juga di infrastruktur teknologi.

“Dulu untuk membuat saldo masuk dan keluar berapa itu gak bisa timely pada hari ini kita tahu. Kita nunggu dulu buku merah dari pembendaharaan versus dicocokan dulu dengan BI, BI melihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa, itu saya masih mengalami, sekarang sudah digitalize, revenue, spending, financing ada didalam digitalize itu butuh infrastruktur yang luar biasa besar,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

51 mins ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

1 hour ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

3 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

3 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

4 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

5 hours ago