Moneter dan Fiskal

Sudah Digitalisasi, Sri Mulyani Ngaku Kantornya Gak Perlu Belanja Barang Ini Lagi

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang mengubah seluruh proses pekerjaan menjadi lebih efisien. Tak terkecuali, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersendiri.

Sri Mulyani bercerita ketika pertama kali menjadi Menteri Keuangan, pihaknya selalu membawa tumpukan map berisi data anggaran seluruh Kementerian/Lembaga untuk di analisis. Namun, saat ini telah berubah menjadi digital.

Baca juga: BI Catat Transaksi Keuangan Digital Terus Tumbuh, Ini Buktinya

“Jadi sekarang gak ada lagi atau hampir gak ada yang disebut dokumen yang sifatnya printing. Yang terjadi belanja kita jadi berubah dulu ada fotokopi, printer sekarang gak perlu lagi jadi belanja di Kemenkeu berubah menjadi lebih banyak kepada basisnya teknologi, ini adalah sesuatu yang coba kita untuk integrate dan accommodate,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023, Selasa 28 November 2023.

Di samping itu, dengan adanya pandemi cara kerja juga mulai berubah, orang bisa bekerja dari mana saja dengan menggunakan teknologi. Tetapi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam prosesnya.

“Hanya tantangannya adalah tidak hanya sekadar now you can work from anywhere, tapi masalah governace, masalah security data, masalah safety dari keseluruhan bisnis prosesnya, compromise, dan dari sisi integrity proses, integrity dari keseluruhan policy regulasi maupun eksekusi, ini sesuatu yang akan terus diadaptasi,” jelasnya.

Baca juga: Perry Warjiyo Beberkan Tiga Peran BI dalam Percepat Digitalisasi Daerah

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, di Kemenkeu memiliki CTO 
(chief technology officer) untuk mengembangkan teknologi di wilayah Kemenkeu dalam mempermudah dan mempercepat proses kerja. Jadi, tidak hanya berinvestasi di bidang pembendaharaan negara tapi juga di infrastruktur teknologi.

“Dulu untuk membuat saldo masuk dan keluar berapa itu gak bisa timely pada hari ini kita tahu. Kita nunggu dulu buku merah dari pembendaharaan versus dicocokan dulu dengan BI, BI melihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa, itu saya masih mengalami, sekarang sudah digitalize, revenue, spending, financing ada didalam digitalize itu butuh infrastruktur yang luar biasa besar,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Tok! Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah

Jakarta - Terdakwa Harvey Moeis dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha… Read More

12 mins ago

440 Ribu Tiket Kereta Api Ludes Terjual, KAI Daop 1 Tambah Kapasitas untuk Libur Nataru

Jakarta - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta terus meningkatkan kapasitas tempat duduk untuk Kereta… Read More

40 mins ago

Aksi Mogok Massal Pekerja Starbucks Makin Meluas, Ada Apa?

Jakarta – Starbucks, franchise kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) tengah diterpa aksi pemogokan massal… Read More

55 mins ago

Mandiri Bagikan Ribuan Paket Natal, Sembako-Kebutuhan Sekolah untuk Masyarakat Marginal

Jakarta - Dalam rangka menyambut Natal 2024, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan melalui… Read More

2 hours ago

Simak! Jadwal Operasional Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan BSI Selama Libur Nataru

Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur perayaan Natal dan… Read More

2 hours ago

Siap-Siap! Transaksi E-Money dan E-Wallet Terkena PPN 12 Persen, Begini Hitungannya

Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More

4 hours ago