Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Foto: BPMI Setpres
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang di Tanah Air. Hal tersebut dilakukan usai menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Minggu (31/8).
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ditugaskan menyampaikan hasil sidang menegaskan bahwa Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan.
“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Menteri Sjafrie dalam keterangannya, dikutip Senin, 1 September 2025.
Lanjutnya, Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum.
Baca juga : Prabowo: Pimpinan DPR Akan Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunker Luar Negeri
“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” jelasnya.
Selain TNI dan Polri, mantan Menteri Pertahanan itu turut memberi arahan kepada lembaga lain untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas nasional.
Salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik.
“Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” ucap Menteri Sjafrie.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam.
Sementara, Kapolri Listyo Sigit Prabow diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air.
Baca juga : Airlangga Tepis Isu Sri Mulyani Mundur dari Menkeu
“Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, bersama dukungan TNI dan juga Kepolisian, dan bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita,” tutur Menteri Sjafrie.
Sjafrie menambahkan, Presiden Prabowo berpesan bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa.
“Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group KREDIT macet dalam perbankan bukan sekadar angka… Read More
Oleh Tim Infobank DI sebuah ruang pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, udara tak hanya berdebu… Read More
Poin Penting CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan terkait rencana… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pembukaan IHSG pekan depan tidak terganggu meski sejumlah… Read More
Poin Penting BEI dan OJK dijadwalkan bertemu MSCI secara daring pada 2 Februari 2026 untuk… Read More
Selain itu diumumkan juga penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota DK OJK Pengganti Ketua dan… Read More