Poin Penting
Jakarta – Tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada ketahanan finansial dan kualitas hidup masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Ali Murtopo Simbolon, mengungkapkan rendahnya tingkat tabungan masyarakat menjadi salah satu indikator lemahnya kesejahteraan keuangan.
Berdasarkan UOB dan BCG ASEAN Consumer Sentiment Study 2025, sekitar satu dari tiga orang Indonesia menabung lebih sedikit atau bahkan tidak menabung sama sekali.
“Artinya, satu dari tiga orang tidak menabung atau menabung lebih sedikit. Kita tidak tahu mungkin kita termasuk yang mana,” ujar Ali dalam acara peluncuran program Aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) secara hybrid, Jumat, 6 Maret 2026.
Baca juga: DBS Foundation dan UNICEF Siapkan Program Kesejahteraan Anak NTT Senilai USD2,7 Juta
Selain itu, survei juga menunjukkan hanya satu dari sepuluh orang Indonesia yang menabung untuk kebutuhan pensiun di masa depan.
Di sisi lain, tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangan relatif tinggi. Sekitar 90 persen responden merasa mampu mengelola keuangan mereka, meskipun tingkat literasi keuangan sebenarnya masih tergolong rendah.
Risiko lain yang turut meningkat adalah penipuan keuangan digital. Data menunjukkan satu dari empat orang Indonesia pernah kehilangan uang akibat penipuan dalam transaksi real-time pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Baca juga: Pemerintah Targetkan DNKK Berdiri Tahun Ini
Ali menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait pembentukan Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan. Namun, sesuai arahan Presiden, kebijakan tersebut akan ditransformasikan menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan partisipasi publik. Kami berharap segera dapat disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden,” jelasnya.
Penguatan inklusi dan kesejahteraan keuangan diharapkan dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. (*) Steven Widjaja
Poin Penting KPPU putuskan 97 pinjol melanggar aturan Pasal 5 UU No. 5/1999 terkait penetapan… Read More
Poin Penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 penyelenggara pindar… Read More
Poin Penting AFTECH berharap formasi baru Dewan Komisioner OJK dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan industri… Read More
Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More
Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More
Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More