Nasional

Strategi Pemerintah Perkuat Kesejahteraan Keuangan Masyarakat

Poin Penting

  • Satu dari tiga orang Indonesia menabung lebih sedikit atau tidak menabung sama sekali, menunjukkan kesejahteraan keuangan masyarakat masih rendah.
  • Hanya satu dari 10 orang yang menabung untuk pensiun, meski 90 persen masyarakat merasa percaya diri mengelola keuangan.
  • Pemerintah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Jakarta – Tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada ketahanan finansial dan kualitas hidup masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Ali Murtopo Simbolon, mengungkapkan rendahnya tingkat tabungan masyarakat menjadi salah satu indikator lemahnya kesejahteraan keuangan.

Berdasarkan UOB dan BCG ASEAN Consumer Sentiment Study 2025, sekitar satu dari tiga orang Indonesia menabung lebih sedikit atau bahkan tidak menabung sama sekali.

“Artinya, satu dari tiga orang tidak menabung atau menabung lebih sedikit. Kita tidak tahu mungkin kita termasuk yang mana,” ujar Ali dalam acara peluncuran program Aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) secara hybrid, Jumat, 6 Maret 2026.

Baca juga: DBS Foundation dan UNICEF Siapkan Program Kesejahteraan Anak NTT Senilai USD2,7 Juta

Selain itu, survei juga menunjukkan hanya satu dari sepuluh orang Indonesia yang menabung untuk kebutuhan pensiun di masa depan.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangan relatif tinggi. Sekitar 90 persen responden merasa mampu mengelola keuangan mereka, meskipun tingkat literasi keuangan sebenarnya masih tergolong rendah.

Risiko lain yang turut meningkat adalah penipuan keuangan digital. Data menunjukkan satu dari empat orang Indonesia pernah kehilangan uang akibat penipuan dalam transaksi real-time pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi Perkuat Kesejahteraan Keuangan Masyarakat

Melihat kondisi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Baca juga: Pemerintah Targetkan DNKK Berdiri Tahun Ini

Ali menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait pembentukan Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan. Namun, sesuai arahan Presiden, kebijakan tersebut akan ditransformasikan menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

“Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan partisipasi publik. Kami berharap segera dapat disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden,” jelasnya.

Penguatan inklusi dan kesejahteraan keuangan diharapkan dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. (*) Steven Widjaja

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Daftar 97 Pinjol yang Terbukti Lakukan Praktik Kartel Bunga Pinjaman

Poin Penting KPPU putuskan 97 pinjol melanggar aturan Pasal 5 UU No. 5/1999 terkait penetapan… Read More

32 mins ago

KPPU Putus 97 Pindar Langgar Aturan, Ada yang Didenda hingga Rp102 Miliar

Poin Penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 penyelenggara pindar… Read More

11 hours ago

Harapan AFTECH untuk Formasi Baru Anggota Dewan Komisioner OJK

Poin Penting AFTECH berharap formasi baru Dewan Komisioner OJK dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan industri… Read More

15 hours ago

Lebih dari 96 Ribu Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Minta Segera Setor LHKPN

Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More

15 hours ago

Gubernur Babel Perintahkan ASN Bersepeda demi Hemat BBM

Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More

15 hours ago

Komisi X DPR Minta Wacana PJJ untuk Hemat Energi Dikaji Mendalam

Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More

15 hours ago