Keuangan

Strategi OJK Tekan Pinjol Ilegal dan Judi Online

Jakarta – Beberapa waktu lalu Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) ilegal dengan judi online (judol) seperti kakak beradik, disebabkan oleh banyaknya pengguna pinjol ilegal yang menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa, OJK akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Baca juga: Viral Teror Penagihan Pinjol Adakami, OJK Lakukan 5 Langkah Ini

“Kemudian kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh OJK dan juga satgas pemberantas aktivitas keuangan ilegal, melalui website, instagram, kontak 157, SMS blast, dan iklan layanan masyarakat,” ucap Kiki sapaan akrabnya dalam RDKB OJK di Jakarta, 9 Oktober 2023.

Selain itu, Kiki juga telah melakukan pertemuan tingkat tinggi bersama dengan 14 Kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas pemberantasan investasi keuangan ilegal untuk membahas tentang keterkaitan antara pinjol ilegal dan judi online.

“Di satgas sebelumnya ada 12, ini ada dua tambahan instansi lagi yang akan masuk, saat ini memang banyak masyarakat yang menggunakan pinjol (ilegal) ini kemudian untuk bermain judol, makanya ini menjadi fokus kita bersama untuk memberantas,” imbuhnya.

Baca juga: Tegas! OJK Blokir 1.700 Rekening Terkait Transaksi Judi Online

Meskipun belum terdapat studi khusus yang dilakukan satgas terkait hubungan pinjol ilegal dan judol, OJK bersama satgas telah melakukan penguatan dari sisi penanganan penindakan berdasarkan pengaduan dan hasil verifikasi yang terjadi.

“Kementerian lembaga dan anggota satgas, melakukan beberapa upaya seperti pemblokiran rekening bank, kemudian nomer telepon, nomor WhatsApp, kemudian sejalan dengan pemblokiran aplikasi dan link terus dilakukan bekerja sama dengan tim Cyber Patrol Kominfo dan tim cyber Bareskrim,” ujar Kiki. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

2 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

2 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

3 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

22 hours ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

22 hours ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

22 hours ago