Keuangan

Strategi OJK Mendukung Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Jakarta – Sektor jasa keuangan mendukung penuh keuangan berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Direktur Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengungkapkan, OJK memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan. Meski terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi, OJK memegang komitmen jangka panjang tentang keuangan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Triyono mengatakan, ada lima langkah strategis OJK dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Yaitu Inisiatif taksonomi hijau, operasionalisasi pertukaran karbon sesuai dengan peraturan pemerintah, menyusun kerangka manajemen risiko Industri Jasa Keuangan dan pedoman Pengawasan Berbasis Risiko, mengembangkan rencana pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan layak, serta meningkatkan awareness dan capacity building bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Untuk mempercepat implementasi inisiatif keuangan berkelanjutan, OJK telah menugaskan Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan dan bekerja sama dengan industri untuk membahas tentang Keuangan Berkelanjutan,” ujarnya dalam acara ESG Public Discussion bertajuk “Global and National Outlook for Resilience Amid Recession and Digitalization,” yang digelar Impac+ bersama Infobank dan TBS, Senin 5 Desember 2022.

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II serta sejumlah aturan turunan terkait keuangan berkelanjutan. Peraturan yang telah diterbitkan di antaranya Peraturan OJK Nomor.51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, kemudian POJK No.60/2017 tentang Penerbitan Green Bond dan pada tahun 2020, OJK juga telah menerbitkan pedoman dan kebijakan terkait pembayaran insentif kendaraan listrik.

Namun, Triyono melihat masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengeluarkan instrumen keuangan hijau dan berkelanjutan. Diantaranya, sumber dana publik yang terbatas, kurangnya insentif untuk pasar negara berkembang, keterbatasan keahlian dan teknologi serta terbatasnya kesadaran masyarakat tentang keuangan berkelanjutan.

“Namun dengan sosialisasi yang tepat kita dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor keuangan yang berkelanjutan,” paparnya.

Selain itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, ia juga menilai pengembangan ekosistem keuangan digital sangat diperlukan dalam optimalisasi ekonomi berkelanjutan. Triyono menjabarkan setidaknya ada tiga peran Inovasi keuangan digital atau financial technology yaitu ases pembiayaan yang inovatif untuk investasi hijau yang berkelanjutan, dapat menjadi enabler dan supporting entitas dengan menyediakan infrastruktur untukekosistem digital serta meningkatkan kesadaran dan literasi untuk mendukung penghijauan yang berkelanjutan investasi.

“Saya percaya Indonesia punya kapasitas dan juga kesempatan, yang perlu kita lakukan adalah terus berinovasi menggunakan semua potensi yang ada di Indonesia,” ungkapnya. (*) Dicky F.

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

6 hours ago