Jakarta – Stok beras di gudang Perum Bulog masih jauh di bawah target cadangan 1, 2 juta ton hingga akhir 2022. Stok beras makin menipis, dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) plus komersial di Bulog diproyeksi di bawah 400 ribu ton. Bulog berencana mengamankan cadangan beras dengan melakukan impor, meskipun memicu pro kontra.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) pun menyoroti sengkarut data pangan antar institusi pemerintah. Data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementan sangat berbeda. Sementara Bulog menjadi pihak yang kerap disalahkan bila cadangan beras menipis. Perbedaan data juga menyebabkan pihaknya sulit memprediksi hasil panen dari petani untuk diserap untuk kebutuhan stok.
Bulog, kata Buwas, bahkan tidak bisa menentukan jumlah stok cadangan beras pemerintah. Hal itu harus menunggu putusan negara yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).
“Kita tidak bisa menentukan jumlah stok. Kita ini dikendalikan keputusan negara melalui rakortas. Kita ditentukan stoknya sekian. Kita juga nggak dikasih duit untuk beli segitu. Kita pinjam ke bank dengan bunga komersil. Hilirnya juga tidak jelas. Misalnya kita dapat tugas menyimpan 1,5 juta ton CBP dari sisi hilir, namun tidak tahu untuk apa tujuannya,” ujar Buwas ketika berbincang dengan sejumlah pemimpin media massa di Jakarta, Kamis, 24 November 2022.
Bila pemerintah tidak memiliki cadangan beras di kisaran 1 juta ton sampai 1,2 juta ton, akan kesulitan melakukan intervensi jika terjadi gejolak harga di pasar.
“Kan ada 600 ribu ton dalam kurun 6 hari setelah RDP kemarin. Saya hitung nih, kalau masuk 600 ribu ton, sisa kita ada nggak 1 juta ton. Untuk sampai 1 juta ton, kan kalau kurang 150 ribu ton, ya kita datangkan 150 ribu ton,” ucapnya.
Untuk mengamankan stok beras, Buwaas menegaskan akan tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi kalau produksinya tidak mencukupi, mau tidak mau harus mendatangkan dari luar negeri. Terpenting dalah pasokan dan cadangan beras harus diamankan. Buwas mengaku melakukan lobi-lobi dengan pemasok beras dari luar negeri. Pasalnya, ancaman krisis pangan ini membuat banyak negara produsen beras memilih mengamankan stok untuk pasar dalam negeri.
“Saya lobi sama teman-teman di luar negeri. Saya minta jatahnya dia. Yang bisa datang Desember ya Desember. Nanti kita lihat Januari, Februari ada produksi tidak di dalam negeri, kita sesuaikan dengan kebutuhan,” imbuhnya. (*) Ari Astriawan.
Jakarta - Pemerintah mendukung langkah SCG, pemimpin bisnis regional dengan beragam unit usaha, dalam mendorong… Read More
Jakarta - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, mengungkapkan rencana… Read More
Jakarta – PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BTPN) resmi mengganti nama menjadi Sumitomo Mitsui Banking Corporation… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa,… Read More
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)… Read More
Jakarta - Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More