Standard Chartered-IFC Dorong Permodalan Swasta di Sektor Air dan Limbah RI

Poin Penting

• Standard Chartered dan IFC berkolaborasi mendorong peran modal swasta dalam pembiayaan infrastruktur air dan limbah melalui obligasi hijau, blended finance, dan mekanisme transisi
• Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia 2025–2029 mencapai USD 625 miliar, dengan sebagian besar harus dipenuhi lewat sektor swasta dan skema pembiayaan inovatif
• Laporan Southeast Asia Green Economy 2025 menyoroti potensi investasi hijau hingga USD 50 miliar per tahun dan penciptaan 900.000 lapangan kerja.

Jakarta – Standard Chartered (Stanchart) dan International Finance Corporation (IFC) mendorong peran permodalan swasta dalam pembiayaan pengelolaan air dan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia dan kawasan ASEAN lewat penerbitan obligasi hijau, blended finance (pembiayaan campuran), dan mekanisme pembiayaan transisi.

Hal tersebut menjadi pembahan dalam diskusi bertajuk  “Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors” di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025.

Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia masih sangat besar, di mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memperkirakan total kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar USD 625 miliar (setara dengan IDR 10.000 triliun).

Dari jumlah tersebut, sekitar 35,6 persen diperkirakan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 24,9 persen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang signifikan yang perlu dipenuhi melalui partisipasi sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Para panelis juga menekankan pentingnya peningkatan kejelasan kebijakan, standarisasi proses pengadaan, serta penguatan tahap persiapan proyek untuk mendorong partisipasi modal swasta dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Baca juga: Inovasi Duo Mahasiswa ITS, Sulap Limbah Minyak Bumi jadi Energi Listrik

Laporan Southeast Asia Green Economy 2025

Laporan Southeast Asia Green Economy 2025 — yang merupakan hasil kolaborasi antara Bain & Company, GenZero, Standard Chartered, Temasek, dan Google.

Memasuki edisi keenamnya, laporan ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara berpotensi membuka peluang investasi hijau hingga USD50 miliar per tahun hingga tahun 2030, menambah USD 120 miliar terhadap PDB di kawasan tersebut, serta menciptakan hampir 900.000 lapangan kerja baru melalui solusi terpadu di sektor energi, air, limbah, dan transportasi.

Laporan ini menyoroti peluang besar di bidang ketahanan air, pengelolaan limbah, dan pengembangan ekonomi sirkular, Dimana semuanya merupakan area yang penting dalam mencapai target pembangunan infrastruktur berkelanjutan nasional.

Laporan ini juga menekankan perlunya percepatan modernisasi jaringan listrik, perluasan pembiayaan campuran, serta penguatan kolaborasi publik-swasta untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang ada.

Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia, mengatakan Indonesia berada di garis depan transisi hijau di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan investasi di sektor pengelolaan air dan limbah tidak hanya penting bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bagi ketahanan dan kualitas hidup masyarakat.

“Dengan menggerakkan modal swasta melalui pembiayaan dan kemitraan yang inovatif, kita dapat menghadirkan solusi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan,” jelasnya.

Baca juga: Dari Limbah ke Laba: Sampah Kulit Rajungan Disulap Jadi Bernilai Jual Tinggi di Karawang

Dia menambahkan, perjalanan menuju ekonomi rendah karbon dan tangguh membutuhkan skala, inovasi, dan kolaborasi.

“Kami bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia, IFC, serta para klien kami untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang menjadikan proyek infrastruktur berkelanjutan lebih layak secara komersial,” ungkapnya.

“Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kami dapat membantu memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata,” tambahnya. (*)