News Update

Sri Mulyani Ungkap Kunci Cegah Penyelundupan Barang Ilegal

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mencegah penyelundupan ilegal yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Ia menegaskan bahwa peran kolaboratif antar instansi sangat krusial, mengingat modus-modus operasi yang kian canggih.

Menurutnya, Bea Cukai bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, termasuk Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kejaksaan harus membangun koordinasi yang kuat untuk mempersempit ruang gerak para pelaku penyelundupan.

Dalam upaya mengatasi penyelundupan, setiap tindakan pencegahan membutuhkan pemetaan yang rinci terhadap pola-pola kejahatan.

Baca juga: Bea Cukai Tindak 31.275 Penyelundupan, Potensi Kerugian Negara Capai Rp3,9 Triliun

“Kita bisa melihat modus-modus yang digunakan,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Penindakan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Jakarta, Kamis (14/11).

Pemantauan menyeluruh dilakukan melalui data yang diperoleh dari penumpang, arus barang, dan pengiriman ekspedisi. Arus dana yang terpantau oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menjadi indikator penting untuk menelusuri aliran keuangan yang mendanai aktivitas ilegal ini.

Pencegahan penyelundupan tidak hanya bergantung pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi juga pada pengumpulan data yang tepat mengenai karakteristik barang-barang yang diselundupkan, jenis transaksi, serta pola keuangan yang digunakan.

Menurut Sri Mulyani, mengetahui siapa pelaku, modusnya, jenis barang, dan pola aliran uang adalah langkah awal yang esensial.

PPATK, sebagai pengawas pergerakan dana yang seringkali melibatkan jaringan internasional turut memainkan peran penting dalam mendeteksi transaksi mencurigakan yang terindikasi mendanai operasi penyelundupan.

Baca juga: Dalam Sepekan, Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal Senilai Rp49 Miliar

Namun, data-data ini hanya efektif jika didukung oleh sistem koordinasi yang solid antar instansi.

Tanpa adanya koordinasi, masing-masing lembaga dapat bekerja terpisah, yang malah membuka celah bagi pelaku penyelundupan untuk memanfaatkan ruang kosong di antara berbagai otoritas.

“Kalau otoritas ini tidak dikoordinasikan dan bergerak sendiri-sendiri, maka pelaku dapat memanfaatkan celah antara otoritas tersebut,” pungkasnya. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Recent Posts

Allianz Syariah Ajak Masyarakat Pahami Pentingnya Perlindungan Asuransi

Jakarta - PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang… Read More

3 hours ago

BPJS Ketenagakerjaan Terapkan Strategi Baru untuk Tangkal Fraud

Jakarta – Pesatnya perkembangan teknologi di era modern tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga meningkatkan… Read More

3 hours ago

Tingkatkan Kesejahteraan Pensiunan, Bank Mandiri Taspen Hadirkan Program Wirausaha

Jakarta - Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabahnya,… Read More

3 hours ago

OJK Sebut Rencana BTN Akuisisi Bank Syariah Masih Evaluasi Internal

Jakarta – Rencana aksi korporasi BTN untuk mengakuisisi bank syariah lain masih belum menemukan titik terang. Otoritas… Read More

5 hours ago

DPLK AXA Mandiri Jalin Kerja Sama Strategis

Suasana saat penandatanganan strategis antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services (DPLK… Read More

6 hours ago

Ini Dia Perusahaan Jumbo yang Bakal IPO di Akhir 2024

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan satu perusahaan dengan kategori lighthouse yang… Read More

6 hours ago