Sri Mulyani Ungkap Alasan Penundaan Publikasi APBN Januari 2025

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan di balik penundaan publikasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari 2025, yang seharusnya dirilis pada Februari lalu.

Menurut Sri Mulyani, keterlambatan itu terjadi karena data keuangan negara masih belum stabil pada awal tahun.

“Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun yang kita melihat datanya yang masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Kamis, 13 Maret 2025.

Baca juga: Kurangnya Transparansi APBN Dinilai Berisiko Guncang Ekonomi Nasional

Sri Mulyani menegaskan bahwa penundaan laporan APBN bertujuan untuk memastikan data yang lebih akurat dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Ini semua kita pertimbangkan untuk kita menuggu sampai data cukup stabil, sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN Kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan bisa diperbandingkan, mungkin istilahnya membandingkan mangga dengan manga. Sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah intepretasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, APBN Kita adalah laporan bulanan yang bertujuan memberikan informasi transparan mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara kepada publik.

Tantangan dalam Pengelolaan APBN

Di tengah penundaan rilis APBN Kita, pemerintah juga menghadapi beberapa tantangan, seperti implementasi core tax, efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, serta penyesuaian anggaran bagi kementerian, lembaga, dan daerah.

Baca juga: APBN Februari 2025 Defisit Rp31,2 Triliun, Sri Mulyani: Masih Sesuai Target

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN dapat berdampak serius pada perekonomian nasional. Ia menyebut investor, pelaku pasar, dan lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara.

Achmad juga memperingatkan bahwa jika laporan APBN Kita terus mengalami penundaan, kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu.

“Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya,” kata Achmad. (*)

Editor: Yulian Saputra