Sri Mulyani Ungkap 60 Negara Sedang Krisis Utang, RI Termasuk?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Kuliah Umum Universitas Diponegoro dan UNS. (Foto: Irawati)

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 60 negara tengah memiliki permasalahan atau krisis utang yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak negara yang tidak mengelola fiskalnya secara disiplin.

“Kita udah lihat udah banyak negara latin Amerika dari tahun 80-90 banyak yang mengalami kondisi krisis utang, negara-negara Afrika sekarang dan banyak middle income ada 60 negara dalam kondisi vulnerable utangnya,” ujar Sri Mulyani dalam Kuliah Umum Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, Senin 23 Oktober 2023.

Baca juga: Turun Tipis, Utang Luar Negeri RI Masih Rp6.208 Triliun

Dalam hal ini, Indonesia sejak dihantam Covid-19 di mana negara harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sri Mulyani pun melakukan pelonggaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar -3 persen yang dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun.

Dia pun menceritakan bahwa dirinya banyak mendapat pertanyaan dan kritikan, saat pelonggaran defisit saat itu. Namun, terbukti Indonesia berhasil defisit di atas -3 persen hanya dalam waktu 3 tahun.

“Banyak rating agency menanyakan ke saya, Sri Mulyani how do you know that the pandemi is going to over with in 3 years, saya mengatakan do you know? no i don’t, well the same with me, i also don’t know. So why you desain the budget is only allowing to deficit above 3 percent of GDP only for 3 years?,” tutur Menkeu.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, Sekarang Segini Totalnya

Menkeu menjelaskan, pada 2020 defisit APBN sempat tembus -6,1 persen untuk pertama kalinya dan terus menurun pada 2021 menjadi -4,6 persen dan sudah kembali di bawah 3 persen pada 2022 dengan -2,4 persen. Hal ini sesuai rencana pemerintah dengan disiplin APBN.

“Indonesia tahun 2020 defisit -6,1 persen, sesudah itu 2021 kita terus melakukan pemulihan Kesehatan, ekonomi dan APBN, sehingga tahun 2022 waktu kita buat Perpu 1 tahun 2020, waktu itu APBN hadir dan mengatakan defisit boleh diatas -3 persen dari GDP tapi hanya untuk 3 tahun,” jelasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati