Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp507,8 triliun di 2024 atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih rendah dari outlook laporan semester 2024 yang dirancang defisit sebesar 2,70 persen dan sesuai target dari APBN sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Adapun, realisasi ini merupakan angka sementara karena masih harus melewati proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“APBN 2024 itu kita bisa tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun. Defisit Rp507,8 triliun ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari laporan semester, tapi juga bahkan lebih rendah dari target APBN awal Rp522,8 triliun,“kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan dalam APBN KiTa di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
Baca juga: APBN 2025 Bakal Bengkak, Banyak K/L Minta Tambah Anggaran
Baca juga: Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025
Sri Mulyani juga menyampaikan keseimbangan primer di sepanjang 2024 mengalami defisit sebesar Rp19,4 triliun.
Kemudian, pendapatan negara hingga akhir Desember mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4 persen dari APBN, angka ini naik sebesar 2,1 persen yoy. Artinya, negara berhasil melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp2.802 triliun.
Kemudian, dari sisi belanja, Menkeu mencatat belanja negara terealisasi Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target, naik 7,3 persen yoy. Angka ini melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp 3.412 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan aturan baru bagi peminjam dana pinjol (pinjaman online)… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan modul kurikulum belajar saham bagi pelajar setingkat Sekolah Dasar… Read More
Jakarta - Hingga akhir Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 20 bank… Read More
Jakarta - Penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) terus bertumbuh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan… Read More
Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyayangkan keputusan PSSI memberhentikan… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan signifikan pada aset industri dana pensiun hingga… Read More