Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, hingga Juli 2024 pemerintah telah menarik utang baru Rp266,3 triliun. Angka tersebut sebesar 41,1 persen dari target APBN 2024 Rp648,1 triliun.
“Sampai dengan 31 Juli, walau APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, baru terealisasi Rp266,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip, Rabu 14 Agustus 2024.
Menkeu menjelaskan, di tahun 2023 ini pemerintah mengerem penarikan utang baru untuk pembiayaan anggaran. Sehingga, di 2024 memang penarikan utang tumbuh tinggi yakni 36,6 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 17,7 persen.
Baca juga : Penerimaan Pajak Terkontraksi 5,7 Persen di Juli 2024, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya
“Tahun lalu dengan penerimaan kita cukup tinggi, karena komoditas boom, kita mengerem pembiayaan utang sangat dalam. Makanya tahun lalu pembiayaan mengalami penurunan issuance yang luar biasa harusnya Rp 437,8 triliun, kita hanya keluar Rp 184 triliun SBN issuance,” jelasnya.
Dia pun merinci, pembiayaan utang yang berasal dari penerbitan SBN secara neto mencapai Rp253 triliun dari target Rp666,4 triliun. Angka itu setara dengan 38 persen dari target dengan pertumbuhan mencapai 37,5 persen dibanding tahun lalu.
Baca juga : Pemilu Telah Selesai, Sri Mulyani Lapor Realisasi Anggaran Pemilu Tembus Rp29,8 Triliun
“Ini sebagai bagian dari siklikal waktu ekonomi turun kita menstabilkan dan waktu ekonominya tinggi kita issuance nya lebih kecil, sehingga itu mengurangi ledakan dari sisi boom tahun lalu,” imbusnya.
Selanjutnya, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 3,3 triliun. Sementara pembiayaan nonutang minus Rp49,3 triliun.
“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp 217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang sudah ada di UU APBN,” pungkasnya. (*)
Editor : Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More