Moneter dan Fiskal

Sri Mulyani Siapkan Rp508,2 Triliun untuk Anggaran Perlindungan Sosial 2026

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) pada 2026. Alokasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Angka tersebut naik 8,6 persen dibanding outlook tahun 2025 yang tercatat Rp468,1 triliun.

“Ini yang merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, dikutip, Senin, 18 Agustus 2025.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026

Dari total anggaran, Rp315,5 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Rinciannya: Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 28,7 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,4 juta KPM.

Kemudian, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Perkerjaan (JKP) sebesar Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta, subsidi energi Rp210,1 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg, subsidi non energi Rp17,4 triliun, BLT desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, dan atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

Selain itu, di aspek pemenuhan layanan Pendidikan dianggarakan sebesar Rp37,5 triliun diantaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15, 5 trilun bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4.9 triliun untuk 200 lokasi.

Baca juga: Puan Sebut DPR RI Terima 5.642 Laporan, dari Rekening Diblokir hingga Royalti Lagu

Selanjutnya, untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun untuk penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,8 juta peserta sebesar Rp66,5 triliun, serta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta penerima.

Lalu, untuk anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar Rp86,2 triliun yang digunakan bagi subsidi KUR senilai Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur, dan subsidi pupuk Rp49,7 triliun sebanyak 9,6 juta ton. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Rebranding Produk Tabungan BTN Pos, BTN Bidik Dana Murah Rp5 Triliun

Poin Penting BTN rebranding e’Batarapos menjadi Tabungan BTN Pos sebagai langkah strategis memperluas inklusi keuangan… Read More

4 hours ago

Aliran Modal Asing Masuk RI Rp1,44 Triliun pada Awal 2026

Poin Penting Aliran modal asing masuk Rp1,44 triliun di awal Januari 2026, mayoritas mengalir ke… Read More

10 hours ago

KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait OTT Dugaan Suap Pajak di KPP Madya Jakut

Poin Penting KPK tetapkan 5 tersangka OTT dugaan suap pajak KPP Madya Jakarta Utara. 3… Read More

11 hours ago

Begini Gerak Saham Indeks INFOBANK15 di Tengah Penguatan IHSG

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,13 persen pada perdagangan Jumat (9/1/2026), meski mayoritas indeks domestik… Read More

11 hours ago

Sempat Sentuh Level 9.000, IHSG Sepekan Menguat 2,16 Persen

Poin Penting IHSG menguat 2,16 persen sepanjang pekan 5-9 Januari 2026 dan sempat menembus level… Read More

13 hours ago

Rosan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Poin Penting Munas VII MES menetapkan Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Ferry Juliantono sebagai… Read More

18 hours ago