Sri Mulyani Siapkan Rp508,2 Triliun untuk Anggaran Perlindungan Sosial 2026

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) pada 2026. Alokasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Angka tersebut naik 8,6 persen dibanding outlook tahun 2025 yang tercatat Rp468,1 triliun.

“Ini yang merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, dikutip, Senin, 18 Agustus 2025.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026

Dari total anggaran, Rp315,5 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Rinciannya: Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 28,7 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,4 juta KPM.

Kemudian, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Perkerjaan (JKP) sebesar Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta, subsidi energi Rp210,1 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg, subsidi non energi Rp17,4 triliun, BLT desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, dan atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

Selain itu, di aspek pemenuhan layanan Pendidikan dianggarakan sebesar Rp37,5 triliun diantaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15, 5 trilun bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4.9 triliun untuk 200 lokasi.

Baca juga: Puan Sebut DPR RI Terima 5.642 Laporan, dari Rekening Diblokir hingga Royalti Lagu

Selanjutnya, untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun untuk penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,8 juta peserta sebesar Rp66,5 triliun, serta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta penerima.

Lalu, untuk anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar Rp86,2 triliun yang digunakan bagi subsidi KUR senilai Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur, dan subsidi pupuk Rp49,7 triliun sebanyak 9,6 juta ton. (*)

Editor: Yulian Saputra