Moneter dan Fiskal

Sri Mulyani Sampaikan KEM PPKF 2026, Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,8 Persen

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tema kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera.

Sri Mulyani menjelaskan, dokumen ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. KEM PPKF Tahun 2026 ini disusun ditengah perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis serta dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia.

Baca juga: Ditanya Soal Isu Pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Sri Mulyani Bungkam

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi pada 2026 akan menghadapi berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diusulkan berada pada kirsaran 5,2-5,8 persen, dengan target inflasi di rentang 1,5-3,5 persen. 

“Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2-5,8 persen, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi SDA dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 20 Mei 2025.

Baca juga: Sedih! Sri Mulyani Ungkap Bukti SDM RI Kalah Saing di Global

Berikut rincian proyeksi indikator ekonomi dalam KEM PPKF 2026 yang disampaikan Sri Mulyani kepada DPR:

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,8 persen
  • Inflasi: 1,5-3,5 persen
  • Nilai tukar rupiah: Rp16.500-16.900 per dolar AS
  • Tingkat bunga SUN 10 tahun: 6,6-7,2 persen
  • Harga minyak (ICP): USD60-80 per barel
  • Lifting minyak bumi: 600-605 barel per hari
  • Lifting gas bumi: 953 ribu hingga 1,01 juta barel setara minyak per hari. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

OTT Pegawai Pajak oleh KPK Dinilai Jadi Titik Balik Perkuat Kepercayaan Publik

Poin Penting OTT pegawai pajak dinilai momentum bersih-bersih institusi, bukan cerminan keseluruhan DJP. DPR menegaskan… Read More

34 mins ago

Trump Ancam Tarif 25 Persen bagi Mitra Dagang Iran, Ini Daftar Negaranya

Poin Penting Trump mengancam tarif 25% bagi negara yang berdagang dengan Iran, berlaku untuk seluruh… Read More

47 mins ago

IHSG Sesi I Ditutup Lanjut Menguat, Sentuh ATH Baru di Posisi 9.038

Poin Penting IHSG sesi I menguat 0,89% ke level 9.028 dan mencetak rekor tertinggi sepanjang… Read More

1 hour ago

Kasus Suap Pajak, Purbaya Kocok Ulang PNS DJP: Ke Daerah Terpencil atau Dirumahkan

Poin Penting Menkeu Purbaya akan mengevaluasi pegawai DJP usai OTT KPK terkait dugaan suap pemeriksaan… Read More

1 hour ago

Pemimpin Bank Sentral Global Kompak Dukung Powell usai Ancaman Pidana Trump

Poin Penting Bank sentral global kompak dukung Jerome Powell usai ancaman pidana dari Donald Trump.… Read More

2 hours ago

Pendanaan Pindar Diprediksi Menanjak di Periode Ramadan, Begini Kata OJK

Poin Penting Pendanaan pindar cenderung meningkat saat Ramadan, didorong naiknya kebutuhan konsumsi dan modal usaha… Read More

2 hours ago