Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tema kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera.
Sri Mulyani menjelaskan, dokumen ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. KEM PPKF Tahun 2026 ini disusun ditengah perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis serta dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia.
Baca juga: Ditanya Soal Isu Pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Sri Mulyani Bungkam
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi pada 2026 akan menghadapi berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diusulkan berada pada kirsaran 5,2-5,8 persen, dengan target inflasi di rentang 1,5-3,5 persen.
“Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2-5,8 persen, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi SDA dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 20 Mei 2025.
Baca juga: Sedih! Sri Mulyani Ungkap Bukti SDM RI Kalah Saing di Global
Berikut rincian proyeksi indikator ekonomi dalam KEM PPKF 2026 yang disampaikan Sri Mulyani kepada DPR:
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More