Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto: istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) tidak akan dipangkas, meskipun Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengematan sebesar Rp306,69 triliun dari APBN 2025.
Sri Mulyani menyebut bahwa penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program prioritas Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat memberikan dampak langsung ke masyarakat.
“Oleh karena itu yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada sedikit pun pengurangan di situ. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) banyak mengalami adjustment dari mulai perjalanan dinas, ATK (alat tulis kantor), dan berbagai kegiatan seremonial sudah tidak boleh,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis, 30 Januari 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
Sri Mulyani meyakini efisiensi belanja K/L senilai Rp306,69 triliun dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan berdampak langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat,” imbuhnya.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo akan ditambah sebesar Rp100 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun.
Sebelumnya, dalam APBN 2025, anggaran untuk program MBG hanya sebesar Rp71 triliun.
“Program makan bergizi gratis ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik atau ditambah Rp100 triliun maka menjadi Rp171 triliun,” katanya.
Baca juga: Anggaran MBG Ditambah jadi Rp171 T, Sri Mulyani Minta BI dan OJK Lakukan Hal Ini
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo ini merupakan salah satu inisiatif yang dapat langsung dimanfaatkan oleh UMKM dan memberikan dampak positif bagi perekonomian di berbagai wilayah Indonesia.
“Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” paparnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More