Pemilu Telah Selesai, Sri Mulyani Lapor Realisasi Anggaran Pemilu Tembus Rp29,8 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi anggaran pemilu 2024 hingga Agustus 2024 mencapai Rp29,8 triliun atau 78,0 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp38,2 triliun.

“Pemilunya sudah selesai sih, tapi kan tetap accountability. KPU bahwa sesudah itu masih melakukan untuk Pilkada. Jadi makanya kami tetap mengeluarkan (anggaran) ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa 13 Agustus 2024.

Bendahara negara ini menjelaskan Pemilu dilaksanakan pada februari 2024 lalu, tetapi persiapannya sudah sejak tahun 2022 yang menggunakan anggaran sebesar Rp3,1triliun, kemudian realisasi tahun 2023 Rp29,9 triliun, dan di 2024 senilai Rp38,2 triliun.

Baca juga : Penerimaan Pajak Terkontraksi 5,7 Persen di Juli 2024, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

“That is the cost of penyelenggaraan pemilu, baik yang direct kepada KPU Bawaslu Rp27 triliun, maupun kementerian lain yang men-support dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, dimana dibawa ke MK dan itu membutuhkan juga anggaran,” ungkap.

Sementara itu, realisasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada untuk KPU sebesar Rp26,85 triliun atau 93 persen dari total anggaran Rp28,76 triliun.

Kemudian, NPHD untuk bawaslu terealisasi sebesar Rp7,72 triliun atau 88 persen dari total anggaran senilai Rp8,76 persen.

Baca juga : Sri Mulyani Catat Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp1.170,8 Triliun

“Artinya pemerintah daerah menghibahkan kepada kita, karena KPU itu belanjanya dari K/L. Jadi seolah-olah pemerintah daerah ngasih ke pusat, tapi itu sebetulnya untuk Pemilu di daerah mereka masing-masing,” pungkasnya.

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani menjelaskan untuk Pilkada pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD dari target Rp37,52 triliun yang dihibahkan ke Kementerian Keuangan lalu disalurkan ke KPU dan Bawaslu.

Adapun, untuk daerah-daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya, maka akan langsung di potong dari dana daerah yang setiap bulannya di transfer oleh Kemenkeu.

“Artinya kan tiap bulan Kemenku transfer ke daerah, kalau mereka sudah ada naskah tapi belum juga transfer, padahal Pilkada-nya sudah dekat dan ada persiapan kami akan langsung memotong transfer yang akan kita transfer kepada masing-masing daerah. Sehingga making sure Pilkada bisa berjalan,” pungkasnya. (*)

Editor : Galih Pratama