Sri Mulyani Lapor ke DPR: Realisasi APBN Surplus Rp22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 15 Maret 2024 mencatatkan surplus senilai Rp22,8 triliun, setara 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Hal ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI hari ini, Selasa (19/3/2024).

“Dibandingkan tahun lalu yang surplusnya Rp122,9 triliun, ini penurunan cukup tajam, tapi kita masih cukup surplus sampai dengan 15 Maret. Sehingga terhadap GDP kita masih 0,10 persen,” ujar Sri Mulyani. 

Adapun realisasi pendapatan negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp493,2 triliun. Nilai tersebut setara 17,6 persen dari target pendapatan 2024 yang dipatok sebesar Rp2.802,3 triliun.

Baca juga: Stafsus Kemenkeu Ungkap Skema Penyusunan RAPBN 2025 Transisi ke Pemerintahan Baru

Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak senilai Rp342,9 triliun, atau 17,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.309,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp56,5 triliun, setara 17,6 persen dari target sebesar Rp321 triliun.

Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 15 Maret 2024 telah terealisasi senilai Rp93,5 triliun, setara 19,0 persen dari target PNBP tahun ini sebesar Rp492 triliun.

“Jadi dalam hal ini pendapatan negara hinga 2,5 bulan atau dalam hal ini pelaksanaan APBN tahun 2024 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023,” jelas Menkeu.

Untuk belanja negara per 15 Maret 2024 telah terealisasi Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari belanja negara sudah terealisasi atau tumbuh 18 persen.

“Belanja pemerintah pusat dalam hal ini mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3 persen, tumbuh 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” paparnya.

Terutama untuk belanja K/L Rp165,4 triliun atau 15,2 persen tumbuh 24,5 persen. Kenaikan yang cukup tinggi tersebut disebabkan adanya pemilu yang terjadi di Februari 2024 lalu.

“Kenaikan cukup tinggi ini terutama karena pemilu yang terjadi di Februari jadi digunakan untuk pelaksanaan pemilu,” pungkas Menkeu.

Baca juga: Defisit APBN 2024 Berpotensi Melebar hingga 2,8 Persen, Ini Biang Keroknya

Selanjutnya, belanja non K/L sebesar Rp163,4 triliun atau 11,9 persen atau 104 persen. Transfer ke daerah sudah terealisasi Rp141,4 triliun atau dalam hal ini 16,5 persen dari total transfer atau naik 20,5 persen dibandingkan realisasi pertengahan Maret tahun lalu.

Total dari postur APBN, keseimbangan primer masih mengalami surplus, yaitu Rp132,1 triliun. Ini berarti terjadi penurunan dari surplus keseimbangan primer tahun lalu sampai dengan 15 Maret 2024 surplusnya Rp213 triliun.

Pemerintah juga telah meralisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp72,5 triliun atau 13,9 persen dari postur APBN dan masih terdapat SILPA Rp95,3 triliun karena tetap melakukan issue SBN. (*)

Editor: Galih Pratama