Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini (8/11) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp309,2 triliun atau -1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Oktober 2024.
Hal itu diungkapkan langsung oleh, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, 8 November 2024.
“Defisit sampai dengan akhir Oktober tercatat Rp309,2 triliun atau kalau dalam GDP 1,37 persen, terhadap PDB produk domestik bruto. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR,” ucap Sri Mulyani dalam paparannya.
Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Dampak Eskalasi Konflik Timur Tengah ke APBN
Kemudian dari sisi keseimbangan primer, kata Sri Mulyani, Indonesia masih mengalami surplus sebesar Rp97,1 triliun, angka tersebut menunjukkan keseimbangan primer yang positif hingga Oktober 2024.
“Seperti diketahui APBN 2024 postur yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang (UU) defisit adalah dirancang dengan 2,29 persen dari PDB ini berati defisit lebih kecil dari APBN UU,” imbuhnya.
Adapun, kinerja APBN dari sisi pendapatan, Sri Mulyani menyampaikan pendapatan negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun. Ini artinya telah memenuhi target APBN 2024 sebanyak 80,2 persen.
“Pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, ini artinya 80,2 persen dari target APBN 2024 sudah kita kumpulkan dan ada kenaikan 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Wamenkeu Suahasil Respons PP Hapus Utang Macet Petani hingga Nelayan
Sedangkan, dari sisi belanja negara, APBN 2024 hingga Oktober 2024 telah dibelanjakan sebanyak Rp2.556,7 triliun atau sebanyak 76,9 persen dari pagu anggaran di APBN 2024 telah dibelanjakan.
“Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi, yaitu 14,1 persen year on year (yoy), dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More