Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto: Tangkapan Layar)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelontorkan anggaran APBN untuk melakukan penebalan bantuan sosial (bansos) dalam memitigasi dampak El-Nino, guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Anggaran ini mencapai Rp10,19 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah akan meneruskan bansos beras hingga Desember 2023, dengan anggaran senilai Rp2,67 triliun. Hal ini sebagai stimulus bagi masyarakat akibat kenaikan harga beras untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM).
Baca juga: Pemerintah Bakal Lanjutkan Bansos Beras Hingga Desember 2023
Sebelumnya, pada bansos beras tahap I di Maret-Mei 2023 digelontorkan anggaran sebesar Rp7,9 trilun dan tahap II Rp8 triliun.
Menkeu menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan setiap kelompok penerima manfaat sebanyak 10 kilogram beras setiap bulannya dari mulai bulan September sampai Desember, atau 4 bulan karena dampak El-Nino yang panjang.
“Waktu itu sudah diworo-woro bahwa ada El-Nino, kita memberikan tambahan beras September hingga November itu dananya Rp8 triliun dan kita tebalkan nambah lagi Rp2,67 triliun untuk Desember,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu 25 Oktober 2023.
Baca juga: Hadapi Dampak El Nino, Holding BUMN Pangan Kembangkan Benih Unggul Padi
Selain itu, Kemenkeu juga menyiapakan anggaran Rp7,52 triliun untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El-Nino muali November hingga Desember 2023 atau selama 2 bulan. Sri Mulyani menjelaskan, per KPM akan menerima sebesar Rp200 ribu per bulan untuk menambah daya beli masyarakat.
“Kita memberikan BLT ini karena trigger El-Nino kepada 18,8 juta, ini yang sudah ada nama dan account number penerima sembako kita, atau ada di Kementerian Sosial. Sehingga kita tidak mencari lagi targetnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More