Moneter dan Fiskal

Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak Negara Melambat di April 2024, Segini Nilainya

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak negara mulai melambat. Pada April 2024 penerimaan pajak mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari target APBN 2024.

“Tahun ini karena April adalah untuk SPT korporasi kita mengumpulkan Rp624,19 secara akumulasi,” katanya dalam APBN KiTa, Senin 27 Mei 2024.

Adapun penerimaan pajak, berasal dari PPh Non Migas sebesar Rp377 triliun atau 35,45 persen dari target APBN, menurun -5,43 persen. PPN dan PPnBM sebesar Rp218,50 triliun atau 26,93 persen dari target APBN, naik 5,93 persen.

Baca juga: Penerimaan Pajak Digital Capai Rp24,12 Triliun, Berikut Rinciannya

“PPh Non Migas turun karena ada penurunan dari PPh tahunan terutama untuk korporasi atau badan. Artinya perusahaan-perusahaan dengan komoditas turun, terjadi penurunan profitabilitas sehingga kewajiban mereka membayar pajak juga mengalami penurunan terutama untuk sektor pertambangan sektor komoditas,” jelasnya.

lanjutnya, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp3,87 triliun atau 10,27 persen dari target APBN, menurun -22,59 persen dan PPh Migas sebesar Rp24,81 triliun atau 32,49 persen dari target APBN, turun -23,24 persen.

“PBB dan pajak lainnya turun karena adanya tagihan pajak tahun lalu yang tidak terulang. Untuk PPh Migas ini penyebabnya adalah lifting yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Baca juga: Per Maret 2024, Penerimaan Pajak Negara Capai Rp342,88 Triliun

Lebih lanjut, ia merinci, PPh 21 tumbuh secara neto 41,4 persen dan PPh 22 Impor tumbuh 2,8 persen. Kemudian, PPh OP tumbuh 10,5 persen, PPh 26 tumbuh 5 persen,  PPh Final tumbuh 15,1 persen dan PPN Impor yang tumbuh 0,3 persen

Sedangkan, terjadi kontraksi pada PPh Badan sebesar -35,5 persen dan PPN DN terkontraksi -13,9 persen.

“Penurunan PPh Badan disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023, yang mengakibatkan penurunan pembayaran PPh Tahunan, serta peningkatan restitusi,” pungkasnya. (*)

Irawati

Recent Posts

Purbaya Disebut Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di Bank China, Kemenkeu: Hoaks!

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More

7 hours ago

Lewat AKSes KSEI, OJK Dorong Transparansi dan Pengawasan Pasar Modal

Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More

9 hours ago

Penjualan Emas BSI Tembus 2,18 Ton, Mayoritas Pembelinya Gen Z dan Milenial

Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More

9 hours ago

Transaksi Syariah Card Melonjak 48 Persen, Ini Penopangnya

Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More

10 hours ago

Purbaya Siapkan Jurus Baru Berantas Rokok Ilegal, Apa Itu?

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More

10 hours ago

Permata Bank Mulai Kembangkan Produk Paylater

Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More

10 hours ago