Moneter dan Fiskal

Sri Mulyani Buka Suara Soal Efisiensi Anggaran Subsidi Energi di 2025

Jakarta – Pemerintah berencana untuk memangkas anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2025 sebesar Rp67,1 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong pengendalian subsidi dan kompensasi atas solar dan pertalite. Hal ini diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

“Saat ini Solar dan Pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya,” tulis dokumen KEM PPKF, dikutip, Senin 27 Mei 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak Negara Melambat di April 2024, Segini Nilainya

Adapun, tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan efisiensi anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2025 masih postur besar. Nantinya, akan lebih dipertajam melalui pandangan dan diskusi oleh fraksi-fraksi di DPR RI.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Semringah, APBN April 2024 Surplus Rp75,7 Triliun

“Nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Banggar, disitu kita kalibrasi lagi, nanti kan ada laporan semester (lapsem). Nanti kombinasi dengan lapsem dan pembhasan DPR. Nanti kita lihat yang terbaik di 2025,” ujar Sri Mulyani selepas APBN KiTa, Senin 27 Mei 2024.

Adapun, potensi efisiensi senilai Rp67,1 triliun, kata Sri Mulyani merupakan angka dari APBN sebelumnya. Dimana bisa diperkirakan dari nilai tukar mata uang (kurs) dan harga minyak dunia.

“Itu dari APBN sebelumnya, kurs, harga minyak itu bisa kita tetapkan, kita kira kira. Nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin gak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal,” tegasnya. (*)

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Proteksi Pemudik 2026, BRI Life Andalkan Produk Asuransi Digital MODI

Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More

3 hours ago

BI Borong SBN Rp86,16 Triliun hingga Maret 2026, Buat Apa?

Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More

4 hours ago

BI Tegaskan Beli Tunai Dolar AS Tak Dibatasi, Ini Aturan Barunya

Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More

4 hours ago

BI Guyur Insentif KLM Rp427,1 Triliun di Awal Maret, Ini Porsi Himbara-Bank Asing

Poin Penting Bank Indonesia menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Rp427,1 triliun ke perbankan hingga minggu… Read More

5 hours ago

BNI Berangkatkan 7.000 Pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026

Poin Penting Bank Negara Indonesia (BNI) memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik dalam Program Mudik Gratis… Read More

5 hours ago

Sambut Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri, Bank Raya Imbau Masyarakat Cermat Bertransaksi

Poin Penting Bank Raya memastikan layanan digital tetap optimal selama libur Hari Raya Nyepi 2026… Read More

5 hours ago