Jakarta – Pemerintah berencana untuk memangkas anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2025 sebesar Rp67,1 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong pengendalian subsidi dan kompensasi atas solar dan pertalite. Hal ini diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
“Saat ini Solar dan Pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya,” tulis dokumen KEM PPKF, dikutip, Senin 27 Mei 2024.
Baca juga: Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak Negara Melambat di April 2024, Segini Nilainya
Adapun, tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan efisiensi anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2025 masih postur besar. Nantinya, akan lebih dipertajam melalui pandangan dan diskusi oleh fraksi-fraksi di DPR RI.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Semringah, APBN April 2024 Surplus Rp75,7 Triliun
“Nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Banggar, disitu kita kalibrasi lagi, nanti kan ada laporan semester (lapsem). Nanti kombinasi dengan lapsem dan pembhasan DPR. Nanti kita lihat yang terbaik di 2025,” ujar Sri Mulyani selepas APBN KiTa, Senin 27 Mei 2024.
Adapun, potensi efisiensi senilai Rp67,1 triliun, kata Sri Mulyani merupakan angka dari APBN sebelumnya. Dimana bisa diperkirakan dari nilai tukar mata uang (kurs) dan harga minyak dunia.
“Itu dari APBN sebelumnya, kurs, harga minyak itu bisa kita tetapkan, kita kira kira. Nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin gak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal,” tegasnya. (*)
Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) terus berupaya mendorong lonjakan penjualan bisnis kendaraan… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa, data perdagangan saham pada pekan ini,… Read More
Bangkok – Perkembangan layanan pembayaran non tunai alias QR Code di Negeri Gajah Putih begitu… Read More
Jakarta – BNI Asset Management atau BNI AM kembali berkolaborasi dengan Mandiri Sekuritas menyelenggarakan kegiatan… Read More
Bangkok – Presiden Bangkok Bank dan Presiden Komisaris Bank Permata, Chartsiri Sophonpanich mengungkapkan, Indonesia menjadi bagian… Read More