Moneter dan Fiskal

Sri Mulyani Buka Suara Soal Efisiensi Anggaran Subsidi Energi di 2025

Jakarta – Pemerintah berencana untuk memangkas anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2025 sebesar Rp67,1 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong pengendalian subsidi dan kompensasi atas solar dan pertalite. Hal ini diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

“Saat ini Solar dan Pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya,” tulis dokumen KEM PPKF, dikutip, Senin 27 Mei 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak Negara Melambat di April 2024, Segini Nilainya

Adapun, tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan efisiensi anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2025 masih postur besar. Nantinya, akan lebih dipertajam melalui pandangan dan diskusi oleh fraksi-fraksi di DPR RI.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Semringah, APBN April 2024 Surplus Rp75,7 Triliun

“Nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Banggar, disitu kita kalibrasi lagi, nanti kan ada laporan semester (lapsem). Nanti kombinasi dengan lapsem dan pembhasan DPR. Nanti kita lihat yang terbaik di 2025,” ujar Sri Mulyani selepas APBN KiTa, Senin 27 Mei 2024.

Adapun, potensi efisiensi senilai Rp67,1 triliun, kata Sri Mulyani merupakan angka dari APBN sebelumnya. Dimana bisa diperkirakan dari nilai tukar mata uang (kurs) dan harga minyak dunia.

“Itu dari APBN sebelumnya, kurs, harga minyak itu bisa kita tetapkan, kita kira kira. Nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin gak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal,” tegasnya. (*)

Irawati

Recent Posts

OTT KPK di Bea Cukai: Eks Direktur P2 DJBC Ditangkap, Uang Miliaran-Emas 3 Kg Disita

Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More

3 hours ago

Istana Bantah Isu 2 Pesawat Kenegaraan untuk Prabowo, Ini Penjelasannya

Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More

3 hours ago

BTN Targetkan Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi pada 2026

Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More

3 hours ago

Apa Untungnya Danantara Masuk Bursa Saham? Ini Kata Pakar

Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More

3 hours ago

BTN Ungkap Penyebab NPL Konstruksi Tinggi, Fokus Bereskan Kredit Legacy

Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More

3 hours ago

Risiko Bencana Tinggi, Komisi VIII Minta Anggaran dan Sinergi Diperkuat

Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More

4 hours ago