Menteri Keuangan Sri Mulyani respons soal Indonesia kena tarif Trump 32 persen (Foto: istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah pejabat Tanah Air, termasuk data miliknya.
Adapun, data tersebut di antaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Sri Mulyani pun menyebut sudah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk melakukan evaluasi. Meski begitu, untuk penjelasan terkait dugaan kebocoran data tersebut akan lebih lanjut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca juga: 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen pajak dan tim IT-nya,” ujar Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Kamis, 19 September 2024.
Di kesempatan yang sama, Suryo mengaku akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait bocornya data NPWP sejumlah pejabat negara ini. Namun, dirinya enggan berkomentar lebih jauh.
“Nanti saya cek dulu ya,” singkat Suryo.
Sebagai informasi, kabar ini muncul dari cuitan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di akun X nya. Dia mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.
Baca juga: Implementasi NIK Jadi NPWP Diundur, Ini Alasannya
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain lain,” cuitnya lewat X @secgron.
Teguh menyebut beberapa data NPWP yang bocor di antaranya milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga pejabat lainnya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulisnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More