Menteri Keuangan Sri Mulyani respons soal Indonesia kena tarif Trump 32 persen (Foto: istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah pejabat Tanah Air, termasuk data miliknya.
Adapun, data tersebut di antaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Sri Mulyani pun menyebut sudah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk melakukan evaluasi. Meski begitu, untuk penjelasan terkait dugaan kebocoran data tersebut akan lebih lanjut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca juga: 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen pajak dan tim IT-nya,” ujar Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Kamis, 19 September 2024.
Di kesempatan yang sama, Suryo mengaku akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait bocornya data NPWP sejumlah pejabat negara ini. Namun, dirinya enggan berkomentar lebih jauh.
“Nanti saya cek dulu ya,” singkat Suryo.
Sebagai informasi, kabar ini muncul dari cuitan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di akun X nya. Dia mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.
Baca juga: Implementasi NIK Jadi NPWP Diundur, Ini Alasannya
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain lain,” cuitnya lewat X @secgron.
Teguh menyebut beberapa data NPWP yang bocor di antaranya milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga pejabat lainnya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulisnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More