Moneter dan Fiskal

Sri Mulyani Buka Suara soal Dileburnya BKF-Tambahan 2 Ditjen Kemenkeu

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan perubahan nomenklatur di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kemenkeu.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak dihapus, melainkan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

“BKF akan dijalankan dalam bentuk direktorat jenderal untuk strategi ekonomi dan fiskal. Itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena untuk mengikuti norma di mana direktorat jenderal mengeluarkan policy, sementara kepala badan tidak,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip, Senin, 11 November 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025

Selain itu, Kemenkeu juga membentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan untuk memperkuat peran dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta menjaga perkembangan sektor keuangan.

“Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang PPSK peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi Direktorat Jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli), yang biasanya tidak memiliki struktur,” ujarnya.

Di samping itu, Kemenkeu juga membentu Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan untuk memperkuat Central Transformation Office. Langkah ini bertujuan meningkatkan infrastruktur digital sekaligus mengantisipasi perkembangan digitalisasi ekonomi global.

“Intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras namun juga software dan terutama untuk intelijen, data analitik, dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya,” jelas bendahara negara.

Baca juga: Presiden Prabowo Tambah 2 Dirjen di Kemenkeu, Ini Tugasnya 

Sri Mulyani menambahkan, perubahan nomenklatur ini juga akan diikuti penyesuaian pejabat di lingkungan Kemenkeu.

“Itu yang untuk struktur di dalam Kementerian Keuangan namun kita nanti akan sampaikan karena perubahan nomenklatur berarti ada reappointment atau appointment terhadap para pejabat yang mungkin nanti akan tentu kita sampaikan secara transparan,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

OJK Sebut Rencana BTN Akuisisi Bank Syariah Masih Evaluasi Internal

Jakarta – Rencana aksi korporasi BTN untuk mengakuisisi bank syariah lain masih belum menemukan titik terang. Otoritas… Read More

49 mins ago

DPLK AXA Mandiri Jalin Kerja Sama Strategis

Suasana saat penandatanganan strategis antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services (DPLK… Read More

2 hours ago

Ini Dia Perusahaan Jumbo yang Bakal IPO di Akhir 2024

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan satu perusahaan dengan kategori lighthouse yang… Read More

2 hours ago

BRI Sebut KUR Tak Masuk Kriteria PP Hapus Tagih Utang UMKM, Begini Penjelasannya

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang… Read More

2 hours ago

Dua Produk Ini Topang Kinerja Zurich Topas Life di September 2024

Jakarta - Zurich Topas Life berhasil mencatat kinerja yang solid hingga September 2024, dengan kontribusi… Read More

2 hours ago

Jangan Terkecoh! Ini 5 Perbedaan Utama Judi Online vs Investasi Menurut BNI Sekuritas

Jakarta - Fenomena judi online (judol) di Indonesia kian marak, ditandai dengan lonjakan transaksi hingga… Read More

3 hours ago