Tim
Jakarta – Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran menyambangi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan pada Jumat (31/5/2024).
Sri Mulyani mengatakan pertemuan tersebut merupakan salah satu langkah komunikasi untuk sinkronisasi masa transisi kepemimpinan Presiden yakni mengenai program pemerintahan baru dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat, 31 Mei 2024.
Baca juga: Fraksi PDIP Minta Defisit Fiskal 0 Persen pada Awal Pemerintahan Prabowo
Menkeu juga menegaskan, meski penyusunan APBN 2025 tetap menjaga prinsip pada kehati-hatian dan kerdibilitas dari berbagai stakeholder.
Adapun, saat ini penyusunan RAPBN 2025 tengah memasuki tahapan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang pada pekan depan akan dilakukan penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI.
Dengan begitu, ia mengakui bahwa proses penyusunan APBN begitu intens sehingga langkah komunikasi untuk melakukan sinkronisasi program pemerintahan baru penting untuk dilakukan.
“Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Sri Mulyani, pihaknya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Ini sudah diketahui bahwa presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan baik dan bisa terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Serahkan Kebijakan PPN 12 Persen di 2025 ke Pemerintahan Prabowo
Menkeu pun menyatakan bahwa dirinya dan Tim Transisi Prabowo-Gibran sudah banyak melakukan komunikasi dan akan terus menjaga koordinasi yang dilakukan agar proses penyusunan anggaran pemerintahan di masa transisi berjalan baik.
“Bahwa pak Tomi Djiwandono akan incharge bertugas bidang ekonomi-keuangan, selama ini sudah banyak komunikasi namun hari ini diformalkan. Sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik sehingga akan fokus kepada masalah masalah yang harus harus kami tangani bersama,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More