Tim
Jakarta – Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran menyambangi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan pada Jumat (31/5/2024).
Sri Mulyani mengatakan pertemuan tersebut merupakan salah satu langkah komunikasi untuk sinkronisasi masa transisi kepemimpinan Presiden yakni mengenai program pemerintahan baru dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat, 31 Mei 2024.
Baca juga: Fraksi PDIP Minta Defisit Fiskal 0 Persen pada Awal Pemerintahan Prabowo
Menkeu juga menegaskan, meski penyusunan APBN 2025 tetap menjaga prinsip pada kehati-hatian dan kerdibilitas dari berbagai stakeholder.
Adapun, saat ini penyusunan RAPBN 2025 tengah memasuki tahapan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang pada pekan depan akan dilakukan penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI.
Dengan begitu, ia mengakui bahwa proses penyusunan APBN begitu intens sehingga langkah komunikasi untuk melakukan sinkronisasi program pemerintahan baru penting untuk dilakukan.
“Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Sri Mulyani, pihaknya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Ini sudah diketahui bahwa presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan baik dan bisa terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Serahkan Kebijakan PPN 12 Persen di 2025 ke Pemerintahan Prabowo
Menkeu pun menyatakan bahwa dirinya dan Tim Transisi Prabowo-Gibran sudah banyak melakukan komunikasi dan akan terus menjaga koordinasi yang dilakukan agar proses penyusunan anggaran pemerintahan di masa transisi berjalan baik.
“Bahwa pak Tomi Djiwandono akan incharge bertugas bidang ekonomi-keuangan, selama ini sudah banyak komunikasi namun hari ini diformalkan. Sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik sehingga akan fokus kepada masalah masalah yang harus harus kami tangani bersama,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting BNI mengingatkan lonjakan transaksi Ramadan dan pencairan THR meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya… Read More
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More