Tim
Jakarta – Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran menyambangi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan pada Jumat (31/5/2024).
Sri Mulyani mengatakan pertemuan tersebut merupakan salah satu langkah komunikasi untuk sinkronisasi masa transisi kepemimpinan Presiden yakni mengenai program pemerintahan baru dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat, 31 Mei 2024.
Baca juga: Fraksi PDIP Minta Defisit Fiskal 0 Persen pada Awal Pemerintahan Prabowo
Menkeu juga menegaskan, meski penyusunan APBN 2025 tetap menjaga prinsip pada kehati-hatian dan kerdibilitas dari berbagai stakeholder.
Adapun, saat ini penyusunan RAPBN 2025 tengah memasuki tahapan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang pada pekan depan akan dilakukan penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI.
Dengan begitu, ia mengakui bahwa proses penyusunan APBN begitu intens sehingga langkah komunikasi untuk melakukan sinkronisasi program pemerintahan baru penting untuk dilakukan.
“Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Sri Mulyani, pihaknya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Ini sudah diketahui bahwa presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan baik dan bisa terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Serahkan Kebijakan PPN 12 Persen di 2025 ke Pemerintahan Prabowo
Menkeu pun menyatakan bahwa dirinya dan Tim Transisi Prabowo-Gibran sudah banyak melakukan komunikasi dan akan terus menjaga koordinasi yang dilakukan agar proses penyusunan anggaran pemerintahan di masa transisi berjalan baik.
“Bahwa pak Tomi Djiwandono akan incharge bertugas bidang ekonomi-keuangan, selama ini sudah banyak komunikasi namun hari ini diformalkan. Sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik sehingga akan fokus kepada masalah masalah yang harus harus kami tangani bersama,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More